Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Kami Lebih Dulu dari Jokowi soal Pembatasan Mobil Pribadi

Kompas.com - 03/01/2014, 13:47 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan EE Mangindaan sepakat dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang melarang jajaran pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan DKI untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi setiap Jumat pekan pertama.

Namun, politisi Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa Jokowi seharusnya mempertimbangkan kemungkinan terlambatnya para PNS, dampak dari aturan tersebut.

"Kami setuju saja, tapi diatur dengan baik karena, apa mungkin, yang dimaksud kendaraan bermotor termasuk sepeda motor misalnya. Kan kalau tidak pakai (motor), lebih lama ke kantor. Itu kan diperimbangkan juga. Jangan sampai (karena aturan ini) justru (PNS) jadi terlambat," ujar Mangindaan saat ditemui seusai melantik pejabat eselon 1 Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Jakarta, Jumat (3/1/2013).

Soal bagaimana cara mengaturnya, Mangindaan mengatakan bahwa hal itu mungkin bisa dilakukan dengan menyediakan bus-bus bagi para PNS yang rumahnya jauh dari perkantoran. Hal itu seperti yang dilakukan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Sebaiknya DKI ada bus penjemputan di titik tertentu. Kalau tidak salah kan ada pesanan bus dalam jumlah banyak. Bus-bus itu nanti pukul 06.00 pagi sudah bergerak," ucap Mangindaan.

Kebijakan Jokowi ini, sebut Mangindaan, sudah diterapkan terlebih dahulu di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kata Mangindaan, setiap Rabu pekan ketiga, parkiran di kantor Kemenhub bersih dari kendaraan bermotor.

"Tentunya tujuan Pak Jokowi hampir sama dengan kami. Kami juga setiap bulan, hari Rabu, itu minggu ketiga itu car free day, parkiran ini tidak boleh ada mobil. Jadi, ini kami terapkan lebih dulu," ungkapnya.

Sebelumnya, untuk dapat merangsang penggunaan transportasi massal, Jokowi memerintahkan PNS DKI untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi pada Jumat pekan pertama. Rencananya, mulai hari ini, semua PNS dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com