Indonesia Acuan Harga CPO

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menjelaskan hal ini di Jakarta, Jumat (1/1). Adapun sisanya berasal dari harga CPO di Malaysia (20 persen) dan Rotterdam, Belanda (20 persen).

”Ini bagus karena tingkat ketergantungan Indonesia terhadap pembentuk komposit lain makin kecil. Berkaca pada timah, harga Indonesia paling tinggi dan terus meningkat. Bahkan, jika selisih harga CPO dengan salah satu pembentuk komposit lebih dari 20 dollar AS per ton, Indonesia bisa menggunakan harga sendiri,” kata Gita, Jumat (10/1).

Sebelum gabungan pembentuk (komposit) harga baru ini berlaku September 2013, harga acuan tarif bea keluar dihitung rata-rata sederhana dengan menggabungkan harga Indonesia, Malaysia, dan Belanda. Langkah ini membuat Indonesia tidak menikmati keuntungan dari pembentukan harga CPO.

”Dengan pulihnya perekonomian negara-negara mitra utama dagang Indonesia dan negara tujuan ekspor CPO, ekspor Indonesia akan meningkat. Ini akan menguntungkan transaksi perdagangan Indonesia,” ujar Gita.

Pemerintah menggunakan harga komposit untuk menentukan tarif bea keluar yang direvisi setiap bulan mengikuti fluktuasi harga CPO di ketiga negara. Sejak tahun 2007, pemerintah menetapkan tarif bea keluar CPO secara progresif sesuai fluktuasi harga pasar.

Sudah sepatutnya Indonesia mendominasi komposit harga acuan karena merupakan produsen terbesar CPO dunia, meninggalkan Malaysia sejak tahun 2006.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) M Fadhil Hasan mengatakan, hal ini langkah baik yang harus diikuti dengan kebijakan lain untuk lebih menghidupkan bursa komoditas di dalam negeri. Langkah itu, antara lain, membuat kebijakan yang menarik perusahaan CPO swasta dan badan usaha milik negara lebih banyak bertransaksi di bursa komoditas di dalam negeri.

Sementara itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kian memprihatinkan. Perizinan per Juni 2013 seharusnya hanya sekitar 1,5 juta hektar. Namun, saat ini izin yang diberikan mencapai lebih dari 4 juta hektar. Pemerintah Provinsi Kalbar dan kabupaten harus segera menghentikan izin perkebunan kelapa sawit karena dampak kerusakan hutan semakin terasa.

”Pemprov dan pemerintah kabupaten di Kalbar tidak konsisten. Ini bisa membuat hutan di Kalbar semakin rusak,” ujar aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalbar, Hendrikus Adam, di Pontianak. Menurut dia, dampak kerusakan hutan sudah semakin terasa di sejumlah wilayah. (HAM/AHA/ESA)