Program 1.000 Kapal Mubazir

JAKARTA, KOMPAS.com - Program 1.000 kapal Inka Mina untuk kelompok nelayan dinilai kurang memper-hitungkan kondisi dan kebutuhan nelayan serta tidak ditopang survei yang akurat. Akibatnya, program yang menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp 1,5 triliun itu dinilai mubazir.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komite Tetap untuk Industri Penangkapan Ikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Siswahyudi di Jakarta, Rabu (15/1/2013).

Dicontohkan, kapal Inka Mina yang diberikan berupa kapal fiber, sedangkan nelayan di sejumlah wilayah terbiasa menggunakan kapal kayu. Kelompok nelayan penerima bantuan juga tidak diberi pelatihan untuk mengubah sistem penangkapan ikan.

”Proyek itu kurang akurat, main drop (menempatkan) kapal untuk nelayan, sementara nelayan tidak terbiasa mengubah sistem,” ujar Siswahyudi yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Bidang Energi, Prasarana dan Sarana Perikanan.

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Febrizal Rahmana. Kekacauan program Inka Mina selama lima tahun bergulir tecermin dari spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan kerap salah sasaran.

”Program itu sama saja dengan proyek. Ke depan, survei untuk pengadaan kapal Inka Mina harus lebih akurat. Spesifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan nelayan dan kondisi di daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin untuk Akreditasi, Standardisasi, dan Kualitas Produk Perikanan Sektor Kelautan dan Perikanan Raditya menambahkan, desain kapal Inka Mina tidak disamaratakan untuk semua nelayan karena kultur di setiap daerah berbeda. Latar belakang dan kemampuan nelayan untuk mengelola berbeda. Daerah yang tidak sanggup mengelola kapal itu sebaiknya tidak usah diberikan bantuan kapal.

”Tanpa pembenahan Inka Mina, nilai ekspor perikanan kita sulit meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengemukakan, potensi kelautan dan perikanan masih sangat besar, tetapi belum digarap optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekonomi kelautan dan perikanan mencapai Rp 255 triliun. (LKT)