Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Dominan Membiayai Kereta Peluru

Kompas.com - 02/02/2014, 12:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Proyek kereta cepat shinkansen Jakarta-Bandung melaju ke tahap feasibility study atau studi kelayakan. Nantinya, skema pembiayaan kereta ini dijalin antara kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), dengan porsi pemerintah dominan.

Bastary Pandji Indra, Direktur Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengatakan, proyek ini adalah proyek yang strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Tidak hanya menggunakan teknologi yang hemat bahan bakar, namun juga hemat waktu.

Dengan kecepatan kereta yang akan melaju hingga 300 km/jam, waktut tempuh Jakarta-Bandung hanya memakan waktu 37 menit. Rute kereta ini adalah Jakarta, Bekasi, Cikarant, Karawang, dan Gedebage dengan jarak tempuh 133 kilometer.

Menurut Bastary, skema KPS adalah skema yang paling memungkinkan untuk membiayai proyek kereta ini. Pasalnya estimasi biaya yang diperlukan untuk membangun Shinkansen mencapai Rp 56 triliun.

"Dan pentingnya lagi adalah diambil alih dominan pemerintah," ujar Bastary pekan lalu. Pemerintah akan berkontribusi di atas 50 persen dalam pembiayaan.

Pembahasan mengenai skema pembiayaan ini baru akan dilakukan pada April 2015 mendatang, menunggu hasil studi perencanaan dasar kereta. Adapun studi kelayakan kereta dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang menghibahkan dana 15 juta dollar AS untuk studi ini.

Uji kelayakan akan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama dimulai pada akhir Januari hingga April 2015. Pembahasan mengenai perencanaan dasar kereta. Takah kedua, mulai April - Desember 2015 akan membahas detail kalkulasi harga pembangunan.

Di sisi lain, Askolani, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan kementrian terkait. Misalnya, kemungkinan mencari pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Andai diperlukan, Dirjen Pengelolaan Utang yang menengok beban dan bunga utangnya.

Tak hanya soal biaya, Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk menunjukkan sektor atau rute yang akan dilewati.

Namun, Aslokani belum memberi kepastian mengenai kemungkinan pendanaan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Belum tahu. Harus lihat hasil studi kelayakannya dulu," kata dia. (Margareta Engge Kharismawati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com