Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cara Pemerintah Bebaskan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Kompas.com - 06/02/2014, 13:52 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh untuk menghindari jebakan kelas menengah (middle income trap).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan isu middle income trap mendorong pihaknya merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) teknokratik 2015-2019.

Armida mengungkapkan, terdapat beberapa permasalahan dan arah kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengatasi middle income trap. Pertama, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia harus ditingkatkan diantaranya melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

"Kedua, harus ada peningkatan investasi sebagai modal fisik. Peran investasi dalam perekonomian tahun 2013 yang mencapai 31,7 persen PDB masih berpeluang meningkat ke 45 persen PDB dalam jangka panjang," kata Armida pada Seminar Middle Income Trap di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (6/2/2014).

Untuk itu, lanjutnya, berbagai hambatan investasi harus dihilangkan dan daya tarik investasi harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya. Physical capital dari investasi ini akan memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, IPTEK dan inovasi pun harus ditingkatkan agar produktivitas kegiatan ekonomi meningkat. Menurut Armida, upaya ini perlu agar nilai tambah bagi perekonomian akan semakin besar. Selanjutnya, pembangunan industri perlu ditingkatkan.

Armida mengatakan sesuai amanat konstitusi, industrialisasi ke depan harus memanfaatkan sumber daya alam sehingga nilai tambahhya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

"Strategi industrialisasi juga disusun untuk meningkatkan secara bertahap dan jangka panjang. Stagnasi dalam industri yang terlalu lama akan menurunkan daya saing relatif dengan negara-negara lain yang menyusulnya," ujar Armida.

Terakhir, institusi harus dibangun dengan lebih baik. "Reformasi birokrasi perlu makin disempurnakan pada penataan fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien. Kemitraan strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi perlu dikembangkan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com