Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarif Listrik Naik, Pemerintah Klaim Hemat Rp 8 Triliun

Kompas.com - 07/02/2014, 13:42 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 bisa hemat Rp 8 triliun karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pada awalnya asumsi kenaikan TDL dilakukan pada bulan Januari 2014 lalu. Namun, setelah pembahasan dengan Komisi VII dan Menteri ESDM Jero Wacik, hal tersebut tampaknya harus diundur.

"Kenaikan tarif dasar listrik di APBN 2014 kita rencanakan dengan asumsi Januari jalan itu penghematannya Rp 11 triliun. Tapi, kemudian setelah dibahas di Komisi VII dengan Menteri ESDM, tampaknya tidak bisa jalan Januari," kata Askolani di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/2/2014).

Oleh karena itu, kenaikan TDL disepakati dilakukan pada Mei mendatang secara bertahap. "Ini supaya tidak memberatkan industri sehingga penghematan tadinya Rp 11 triliun menjadi Rp 8 triliun," ujar dia.

Askolani mengungkapkan, angka estimasi penghematan tersebut tidak hanya diperoleh dari kenaikan TDL golongan industri. "Angka Rp 8 triliun itu total, tidak hanya dari industri, dari rumah tangga juga," ujar Askolani.

Kenaikan tarif dasar listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekan anggaran untuk subsidi energi. Pemerintah mengusulkan subsidi listrik pada 2014 sebesar Rp 87,2 triliun. Namun, rapat paripurna DPR telah menyepakati subsidi listrik sebesar Rp 71,36 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com