Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketegasan Pemerintah Jadi Kunci Penyelamatan Merpati

Kompas.com - 08/02/2014, 16:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib PT Merpati Nusantara Airlines dikhawatirkan akan semakin tak menentu, kecuali pemerintah bisa tegas membuat keputusan soal ini.

Pengamat BUMN Sunarsip mengatakan, ketegasan Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi kunci utama mengakhiri sakit Merpati.

"Saya melihat kunci utama ada di ketegasan pemerintah dan DPR. Karena hal ini menyangkut kebijakan nasional, khususnya Menteri Keuangan dan DPR Komisi VI dan Komisi XI," kata dia dalam sebuah diskusi bertajuk "Sayap Patah Merpati", di Jakarta, Sabtu (8/2/2014).

Menurut Sunarsip, pilihan pemerintah hanya dua. Pertama, jika Merpati akan dihidupkan lagi, mau tak mau utangnya dikonversi menjadi saham. Sebagaimana diketahui utang Merpati saat ini lebih dari Rp 6,7 triliun, 75 persen di antaranya kepada pemerintah, dan BUMN seperti Pertamina dan Angkasa Pura, serta Bank Mandiri.

"Kalau sikap yang diambil adalah likuidasi maka juga harus siap dengan konsekuensinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, keuangan yang harus disiapkan Rp 3-5 triliun untuk menutupi kewajiban," tuturnya.

Dalam kesempatan sama, dosen aviasi Universitas Gadjah Mada Arista Atmadjati mengatakan, bail out atau suntikan bisa saja dilakukan. Ia mencontohkan, maskapai di Filipina, Jepang, dan Spanyol juga diselamatkan pemerintahnya dengan cara bail out.

"Bail out atau suntikan dana adalah hal yang bukan mustahil. Philipine Airlines pernah bangkrut dan di-backing oleh negaranya dengan cara bail out. Ada juga Japan Airlines yang di-bail out oleh pemerintahnya. Lalu ada Cassa di Spanyol yang di-bail out pemerintahnya," kata dia.

Sekjen INACA, Tengku Burhanudin, menambahkan, jangankan perusahaan macam Merpati, dalam kondisi saat ini, maskapai yang sehat pun sangat sulit beroperasi tanpa keuangan yang kuat.

Ia menjelaskan, 80 persen pembiayaan operasional maskapai dipengaruhi oleh kurs dollar. Ia menyinggung soal opsi pemerintah membuat anak usaha Merpati dalam mencari pendanaan.

"Itu bagus. Cuma kita tidak tahu kapan utang Merpati lunas. Bisa lebih dari 20 tahun kalau pakai pesawat kecil-kecil," imbuhnya.

Saat ini pesawat Merpati yang beroperasi tinggal 4 unit. Melihat kondisi ini, Burhanudin menegaskan, pemerintah harus mengambil keputusan tegas dan cepat.

"Pada waktu kita bentuk Merpati dan Garuda, dulu, kita bilang mereka pejuang. Jadi, ini kembali lagi tergantung pemegang saham. Merpati yang punya pemerintah. Jangan kementerian yang ini bilang tutup, yang ini bilang buka. Jangan beda-beda, buka-tutup. Akhirnya (Merpati) habis di sini tanpa kepastian," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com