Ini Alasan Merpati Lepas 2 Unit Bisnisnya

Direktur Utama Merpati Captain Asep Eka Nugraha menuturkan, kedua unit bisnis tersebut adalah yang potensial berkembang di Merpati. Namun, dengan kondisi seperti saat ini, ketika Merpati terlilit utang sekitar Rp 7,3 triliun, perkembangannya pun dikhawatirkan terhambat.

"Soal spinning off ini, sebenarnya adalah upaya kita melihat potensi yang besar di MMF dan MTC. Tetapi pada saat bersamaan, keterbatasan itu ada di tubuh corporate. Sehingga ini akan membatasi mereka untuk berkembang juga, makanya kita lepas," jelas Asep, di Jakarta, Senin (10/2/2014).

Asep memaparkan, utang Merpati saat ini sekitar Rp 7,3 triliun, sebagian besar di antaranya adalah utang kepada pemerintah dan BUMN. Utang Merpati kepada pemerintah tercatat sebesar Rp 2,4 triliun.

Asep mengatakan, utang sebesar itu sudah terjadi sejak lama, mulai dari ketika pemerintah memberikan pinjaman murah yang pertama kalinya untuk pengadaan pesawat CN235 (subsidiary loan agreement 1), kemudian disusul dengan pinjaman murah kedua untuk pengadaan MA60 (subsidiary loan agreement 2).

Sementara itu, utang Merpati kepada BUMN hingga saat ini tercatat sebesar Rp 2,7 triliun. Utang pajak tercatat Rp 0,873 triliun, utang swasta Rp 1,01 triliun. Sedangkan utang kepada karyawan dan dapen sekitar Rp 0,282 triliun, serta kepada pemda sebesar Rp 0,062 triliun.

"Spinning off ini sebenarnya program lama, yang di-on-kan lagi. Saat ini sedang berjalan. Izin dari kementerian juga sudah keluar. PT-nya sudah ada namanya, MMF namanya PT MMF Internasional, dan MTC namanya PT MTC," terang Asep.

Asep mengatakan, pihaknya memperhitungkan akhir Februari 2014 ini akan ada transisi fund (dana) spinning off dari MMF dan MTC. Adapun clearance dari kementerian sudah keluar.

Asep menjelaskan, Merpati saat ini tinggal menunggu penunjukan PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) untuk dapat menggunakan dana restrukturisasi dan revitalisasi (RR) untuk mengambil alih dua unit bisnis Merpati.

"Dan itu sudah ada alokasinya, untuk men-serve kebutuhan primer, seperti asuransi, people, lessor, dan fuel," kata dia.

Sayangnya, Asep belum tahu berapa dana yang disediakan PPA atau dana RR untuk dua unit bisnis Merpati. Sebelumnya, Ketua Forum Pegawai Merpati, Sudiyarto, menilai penjualan MMF dan MTC bukan solusi tepat.

"Ketika aset dijual, MMF dijual, ketika pesawat kita rusak dibenerin di bengkel kita sendiri itu gratis kan. Tapi, kalau benerin di bengkel orang lain kan harus bayar," terang Sudiyarto, saat ditemui di Senayan, Selasa (28/1/2014).

"Yang betul adalah pilih pemimpin yang bisa dipercaya banyak pihak sehingga tidak harus menggunakan uang negara," katanya.