Komnas HAM Nyatakan Freeport Langgar HAM soal Runtuhnya Big Gossan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan insiden runtuhnya terowongan Big Gossan yang menewaskan 28 orang merupakan kelalaian PT Freeport Indonesia. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, Freeport diduga kuat melakukan pembiaran keadaan atau tindakan pengawasan yang kurang sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

"PT Freeport Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa runtuhnya Big Gossan," kata Natalius di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2014).

Pelanggaran yang dimaksud, kata dia, adalah hak untuk hidup yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, runtuhnya terowongan itu merupakan kesalahan dari kepala teknik tambang, pengawas operasional, dan penanggung jawab teknis Freeport.

"Mereka bisa beli alat canggih-canggih. Masak perusahaan sehebat Freeport enggak punya alat pendeteksi batuan," ucapnya.

Menurut Natalius, kesimpulan itu didasarkan pada hasil pemantauan dan penyelidikan komisi. Penyelidikan itu, kata dia, juga sudah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah daerah melalui Dinas Pertambangan, dan kepolisian.

"Mereka semua sudah melakukan penyelidikan, tapi setelah itu diam. Bahkan, kesimpulan kepolisian menemukan adanya kelalaian, tapi hanya diberikan kompensasi," kata Natalius.

Menurutnya, pemberian kompensasi tidaklah cukup. Peran negara, kata dia, harus memberikan sanksi administratif, bahkan sanksi pidana. Pemberian sanksi penting diberikan agar Freeport lebih waspada dan kejadian serupa tidak terulang lagi.

Untuk diketahui, pada tanggal 14 Mei 2013 terjadi runtuhan batuan yang menimbun sebuah ruang kelas di area fasilitas pelatihan Big Gossen, tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Dari 38 karyawan yang mengikuti pelatihan, 28 orang diantaranya tewas tertimbun tanah longsor dan 10 orang mengalami luka-luka.