Platform Ekonomi PPP, Merekonstruksi APBN

”Pada akhirnya, instrumen paling konkret yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan pembangunan itu adalah APBN. Jadi, fungsi APBN ini menjadi penting sekali,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa didampingi salah satu Ketua DPP PPP Aunur Rofiq saat ditemui di Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Kenapa pangan dan energi? Suharso beralasan bahwa kedua hal itu merupakan kebutuhan yang amat strategis dan mendasar dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara ke depan. Pangan dan energi juga merupakan isu sensitif, baik dalam konteks dalam negeri, kawasan, maupun global.

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia menjadi 305,6 juta jiwa pada tahun 2035 sebagaimana proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengirimkan sinyal bahwa berbagai kebutuhan, termasuk energi dan pangan, pun akan berlipat. Untuk itu, antisipasi kebijakannya harus dimulai sejak saat ini. APBN mesti mengartikulasikannya.

PPP berjanji melakukan perubahan mendasar pada struktur APBN dengan kemandirian pangan dan energi sebagai wawasannya. PPP, misalnya, akan mengusulkan nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu asumsi makro dalam APBN.

NTP sebagai alat ukur tingkat kesejahteraan petani akan terus dipatok meningkat setiap tahun. Pertimbangannya sangat sederhana, peningkatan pendapatan petani merupakan insentif konkret untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus akan menambah rasio pajak.

Peningkatan NTP akan ditempuh dengan memberikan dukungan anggaran dalam nilai dan struktur yang memadai ke sektor pertanian. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan pembiayaan, dan bukan berbentuk subsidi, ke sektor pertanian melalui Perum Bulog.

Bulog diminta membeli beras dari petani dengan harga tinggi. Selain langkah ini akan meningkatkan kesejahteraan petani, model ini juga akan mendorong petani lebih banyak menanam padi dan komoditas pangan lainnya.

Dalam hal energi, sudah saatnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil-mobil berpelat hitam dialihkan untuk mendorong kemandirian energi dan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan produksi minyak yang makin terbatas, konsumsi minyak harus dibatasi pada tingkat volume konsumsi tertentu.

Pencarian cadangan-cadangan baru akan terus didorong. Tidak pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi untuk untuk menambah stok cadangan domestik guna mengantisipasi kebutuhan masa depan.

PPP akan mendorong APBN yang selama ini sistem administrasinya berbasis tunai menjadi akrual. Model ini untuk menjamin kesinambungan pendanaan atas program tahun jamak.

Selain itu, PPP juga akan menggeser sebagian struktur subsidi menjadi skema pembiayaan. Ini disalurkan melalui badan layanan umum. Cara ini diyakini lebih sehat, efektif, dan efisien. (FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA)