"Sebagai aparatur kita harus bisa beradaptasi, menyiapkan sistem transportasi laut yang handal, dan membuat regulasi yang tepat. Regulasi kita memang harus kita ubah karena di luar juga berubah," kata Bambang dalam sambutan rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Dalam kesempatan tersebut, Bambang mengatakan, ia menyadari rentang pengawasan Ditjen Perhubungan Laut (Perhubla) begitu luas. Dengan lebih dari 13.000 pulau, di mana setiap 40 kilometer terdapat pelabuhan, tentu membutuhkan pengawasan ekstra dari para aparatur Perhubla. Di sisi lain, regulasi yang diputuskan oleh pusat pun memerlukan waktu untuk sampai ke daerah-daerah.
"Dengan situasi semacam itu, pola komunikasi harus kita benahi. Kita perlu koordinator yang lebih kuat. Apa misal seperti MP3EI dimana ada 6 koridor, atau kita pakai pola lain. Ini, masukan dari bawah akan sangat penting," katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan, seiring dengan keterbukaan informasi publik yang makin baik dan juga akuntabilitas, maka perlu aparat yang memiliki integritas dalam mengemban tugas di daerah. Jika ada masalah, ia berharap agar segera bisa ditangani. Dengan demikian pelayanan publik meningkat dan citra lembaga pun terjaga.
"Sekarang ini, apa yang terjadi di satu pelosok bisa diketahui dengan cepat. Ada pelabuhan tidak beres, nagihnya bukan aduan lewat fax, tapi gambar. Kata orang picture tells thousand words, bisa dramatis tergantung yang ngambil gambar. Dengan informasi yang kian terbuka dan akuntabilitas, maka tuntutan publik juga. Jadi kalau ada masalah, segera perbaiki," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.