YLKI: Problem Standardisasi Mainan Anak seperti Sertifikasi Halal

"SNI wajib. Itu perlu. Belum berjalan karena pelaku usaha banyak yang tidak siap, sama kayak sertifikasi halal," terang pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/2/2014).

Banyak di antara produsen mainan anak adalah industri kecil menengah (IKM). Jika standardisasi mengacu pada standar yang diterbitkan atau diakui negara-negara Eropa (area euro), Tulus menilai, industri dalam negeri akan sangat susah bersaing. "Jadi, harmonisasi itu jangan sampai jadi bumerang," lanjut Tulus.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Anak hingga 10 Oktober 2013.

Namun, produsen masih diberi tenggang waktu hingga awal Mei 2014. "Kita memahami, ini tidak mudah karena persebarannya luas, dan beberapa pengusahanya juga berskala kecil. Oleh karenanya, Kemendag memberikan tenggang waktu bahwa pengawasan SNI wajib berlaku, tapi kami baru akan lakukan pengawasan barang beredar per Mei 2014," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamurti, Jumat (1/11/2013) di Jakarta.

Bayu mengatakan, produsen yang barangnya sudah beredar sebelum 10 Oktober 2013 masih diberi kelonggaran hingga Mei 2014. Namun, produsen yang memproduksi barang setelah 10 Oktober 2013 sudah harus mengikuti ketentuan SNI tersebut.

Adapun ketentuan terkait SNI mainan anak, antara lain, tidak boleh memiliki tepian tajam. Mainan anak juga tidak boleh mengandung bahan yang dikategorikan setara formalin.

Selain itu, mainan harus disertai petunjuk jelas untuk memainkannya jika dalam bentuk terpisah. "Mainan yang terpisah-pisah dalam ukuran sangat kecil tidak boleh ditujukan untuk anak di bawah usia 3 tahun," paparnya.