ESDM: Pemprov Jabar Minta Jatah Saham di PLTP Ciremai

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Ridha Mulayana membenarkan bahwa wilayah kerja pertambangan Gunung Ciremai ini ditetapkan oleh menteri ESDM pada tahun 2011 dan dilanjutkan dengan pelelangan pada tahun 2012.

Pemenang lelang WKP Gunung Ciremai ini adalah Chevron Geothermal Indonesia dengan harga listrik 9,7 sen dollar AS per kWh. Pembangkit yang akan dibangun berkapasitas sebesar 2 x 55 MW. "Saat ini sedang diproses penerbitan izin usaha pertambangannya," ujar Ridha kepada KONTAN, Selasa (4/3/2014).

Pembangkit listrik ini ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2020. Dia mengungkapkan investasi untuk pembangkit ini diperkirakan antara 390 juta dollar AS sampai 400 juta dollar AS. Rencananya pemerintah daerah Jawa Barat akan meminta saham dari proyek ini. "Tampaknya Chevron setuju dan negosiasi sedang dilakukan," kata dia.

Lebih lanjut Ridha menggatakan, kasus penolakan terhadap pembangkit listrik tenaga panas bumi seringkali berakhir happy ending. Menurut Ridha Mulyana dirinya tidak akan menuduh siapapun yang menebar isu sehingga menimbulkan ketakutan ditengah-tengah masyarakat.

"Untuk mudahnya tengoklah proyek-proyek sejenis. Yang terjadi masyarakat di sekitar ikut menikmati keberadaan proyek seperti itu," jelas dia.

Apa yang ditakutkan oleh warga di sekitar lereng Gunung Ciremai belum pernah terjadi pada pembangkit listrik panas bumi yang pernah ada. Jika perlu masyarakat bisa diajak untuk melihat kondisi proyek yang telah ada sebagai pembanding. Kedepan kata Ridha pemerintah akan melakukan sosialisasi.

Saat ini pemegang lelang wilayah kuasa pertambangan belum mengantong izin usaha pertambangan, jadi mereka belum bergerak termasuk melakukan sosialisasi. "Mereka masih menunggu Gubernur Jawa Barat menerbitkan IUP. PLTP itu sangat pro terhadap hutan karena pembangkit tenaga panas bumi ini membutuhkan hutan untuk menyediakan airnya. "PLTP pasti memelihara hutan," ujar dia.

Selain itu, tidak ada PLTP yang beroperasi saat ini yang merusak cagar budaya. Menurut dia  masyarakat malah akan ikut mendapatkan keuntungan. Selain tersedia lapangan kerja, pada saat yang sama dana Corporate Social Responsibility juga memperbaiki lingkungan mereka seperti perbaikan masjid, sekolah, dan jalan umum.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyesalkan adanya penolakan warga akan proyek geothermal Gunung Ceremai ini. "Wah Siapa sih yang bikin gosip yang enggak-enggak? Proyek geothermal jelas tidak mengganggu semua itu,"jelas dia.

Malah sebaliknya, proyek geothermal itu melestarikan sumber air dan hutan. Area proyek yang digunakan juga tidak banyak. Rata-rata proyek geothermal hanya menggunakan 1 persen dari wilayah kuasa pertambangan yang diberikan. Ia mengakui penolakan ini terjadi karena belum adanya sosialisasi.

"Sosialisasinya memang belum mulai, orang penetapan IUP saja belum kok," tutup dia. (Agustinus Beo Da Costa)