Jokowi "Nyapres", KSPI Wanti-wanti Jangan Pilih "Bapak Upah Murah"

Hal itu ia katakan menyusul mandat pencapresan Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang sudah diberikan oleh Megawati.

"Beliau harus membuktikan dan meyakinkan buruh bahwa kebijakannya tidak berorientasi pada upah murah seperti kebijakannya tahun lalu yang memutuskan upah murah dan buruh menobatkan Jokowi sebagai Bapak Upah Murah," kata Said kepada Kompas.com, Sabtu (15/3/2014).

Kebijakan tersebut, lanjut Said, berimplikasi terhadap daerah lain di Indonesia yang juga memutuskan kenaikan upah murah. Lebih dari itu, ia menilai, capres yang pro buruh adalah ia yang dalam visi-misinya memastikan kenaikan upah minimum 30 persen pada 2015.

Capres yang ideal di mata buruh adalah yang menyusun upah minimum tahun-tahun berikutnya mendekati upah minimum Thailand dan Filipina. Buruh pun menjanjikan peningkatan produktivitas.

"Jutaan buruh Indonesia pasti akan memutuskan pada waktunya bahwa mereka tidak akan memilih capres yang pro upah murah dan akan memilih capres yang anti korupsi, termasuk oleh orang dekatnya," papar Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial tersebut.

Said juga berharap, Presiden yang terpilih kelak bisa membuat kebijakan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh buruh. Terlepas dari itu, Said memandang pencapresan Jokowi adalah sesuatu yang wajar dalam membangun demokrasi di Indonesia.

"Sebagaimana juga pencapresan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Wiranto, Rizal Ramli, dan Rhoma Irama adalah bagian dari membangun demokrasi tersebut," tukasnya.