Aktivis LSM Minta Pemenang Pemilu Hapus "Outsourcing"

"Menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh," bunyi dekrit yang dibacakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).

Klausul itu tertuang dalam dekrit nomor tiga poin kelima. Dia mengatakan, hal itu harus dituangkan dalam program politik yang terukur oleh partai politik (parpol), calon anggota legislatif (caleg), dan calon presiden (capres) dalam Pemilu 2014.

Sembilan poin lainnya di antaranya adalah, menjalankan sistem ekonomi kerakyatan, merevisi ratusan UU yang menyebabkan kedaulatan bangsa hilang, menghentikan utang baru dan menghapus utang luar negeri serta menjamin penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas.

Dalam dekrit tersebut, aktivis meminta KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan parpol mengembalikan tujuan pemilu untuk menyejahterakan rakyat. Ray menilai, tiga kali pemilu dilaksanakan sejak era reformasi, belum satu pun wakil rakyat yang terpilih menyejahterakan rakyat.

Dekrit dibacakan secara bersamaan oleh para aktivis di antaranya dari Indonesia Budget Center (IBC), Komite Pemilih Indonesia (TePI), Migrant Care dan akademisi. Sedangkan dari unsur KPU diwakili ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.