Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan lelang Jabatan Eselon I dan II

Kompas.com - 19/03/2014, 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana akan melelang jabatan eselon I dan II. Lelang tersebut dilakukan tidak hanya untuk tingkat nasional, tapi juga sampai ke level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan, lelang jabatan atau promosi terbuka ini dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar aparatur negara. Sehingga nantinya, aparatur negara bisa bekerja lebih profesional dan maksimal.

"Selain itu lelang ini juga dilakukan agar faktor like and dislike dalam promosi jabatan nanti bisa dihilangkan," kata Azwar kepada ketika ditemui KONTAN di kantornya Rabu (19/3/2014) pagi.

Azwar mengatakan, rencana lelang jabatan terhadap posisi eselon I dan II yang akan dilakukan oleh pemerintah ini merupakan pengembangan lelang jabatan yang telah dilakukan oleh 32 daerah beberapa waktu lalu. Untuk menunjang pelaksanaan lelang jabatan tersebut, dalam dua tiga hari ini dirinya akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Namun sayangnya, Azwar tidak menjelaskan secara detail mengenai isi peraturan menteri yang akan dikeluarkannya tersebut. Dia hanya mengatakan, peraturan menteri tersebut merupakan tindaklanjut dari surat edaran menteri yang telah dikeluarkannya pada Juli 2012 lalu.

Peraturan menteri yang akan dikeluarkan tersebut, sampai saat ini juga masih dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. (Agus Triyono)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Kontan
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com