Kejar Target Rp 1.100 T, Ditjen Pajak Gandeng KPK Garap Sektor Tambang

"Program ini sebenarnya inisiatif KPK. Bidang pertambangan perlu dilindungi. Oleh karena itu KPK koordinir, ada beberapa daerah," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany, Senin (24/3/2014). Keterlibatan KPK, sebut dia, adalah untuk sosialisasi kepada pemerintah daerah yang menjadi lokasi pertambangan.

Selama ini, kata Fuad, banyak daerah tak melaporkan jumlah usaha pertambangan di daerahnya meskipun mereka yang menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP). Padahal, ujar dia, potensi pajak dari sektor pertambangan sangat besar.

Fuad mengatakan kawasan yang menjadi sasaran terdekat kerja sama untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak tersebut, adalah Kalimantan. "Minggu ini ada forum di Kalimantan. Minggu ini kami lakukan di Banjarmasin dan pertemuan dengan Pemda membahas apa masalah pertambangan, berapa yang benar-benar digali," papar dia.

Sementara itu, untuk sektor properti, Ditjen Pajak akan melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pemeriksaan. "Dengan usaha yang maksimal, kami optimistis target pajak dapat dicapai," kata Fuad.