Capres Wajib Bela Ekspor

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan hal ini di Jakarta, Rabu (2/4/2014). Enny bersama tiga pendiri Indef, Didin S Damanhuri, Muhammad Fadhil Hasan, dan Didiek J Rachbini, hadir dalam peluncuran laporan bertajuk ”Kebijakan Ekonomi 5 Tahun Mendatang: Merebut Momentum, Membalik Keadaan”.

”Pemimpin berbekal hasil riset harus percaya diri dan punya daya tawar membela industri domestik. Jangan langsung kendur membela komoditas unggulan yang diserang aktivis dengan alasan lingkungan dan sebagainya,” kata Enny.

Kebijakan hilirisasi mineral dan batubara merupakan salah satu contoh kebijakan yang tepat. Penciptaan nilai tambah komoditas alam di dalam negeri dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penerimaan pajak.

Posisi geografis di khatulistiwa membuat Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor perkebunan dan kehutanan yang berdaya saing tinggi di pasar ekspor. Ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) kini menjadi yang terbesar untuk komoditas nonmigas.

Indonesia mengekspor CPO 21,2 miliar dollar AS (Rp 254,4 triliun) pada tahun 2013. Adapun ekspor karet mencapai Rp 100 triliun dan bubur kertas serta kertas mencapai Rp 20 triliun.

Enny meminta pemimpin tidak latah menyalahkan pengusaha perkebunan dan kehutanan terkait kebakaran lahan di Riau dan daerah lain. Menurut Enny, investor berkepentingan menjaga kelestarian konsesi mereka agar menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan mudah menembus pasar global.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, pemimpin harus punya pola pikir Indonesia wajib memperkuat agroindustri sebagai keunggulan nasional. Menurut Joko, Indonesia jangan terus membangun industri berbahan baku impor dan meninggalkan sektor riil demi mengembangkan sektor jasa yang sulit diekspor.

”Pemimpin harus membela agroindustri. Kita masih menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran yang sebenarnya bisa diatasi,” kata Joko. (ham)