Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Prioritaskan Pembangunan Rusun untuk Buruh

Kompas.com - 09/04/2014, 11:35 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah lewat Kementerian Perumahan Rakyat akan mengutamakan pembangunan rusun khusus untuk buruh. Menurutnya, kebutuhan tempat tinggal untuk buruh sangat penting.

"Saya ingin membangun rusunawa untuk masyarakat penghasilan rendah, juga untuk pondok perguruan tinggi, buruh yang diutamakan. Supaya tempat tinggal dekat dengan tempat kerja," ujar Djan Faridz setelah menyalurkan hak suaranya di TPS 005 RW 03 Kelurahan Setiabudi, Jakarta, Rabu (9/4/2014).

Faridz menjelaskan, kebutuhan rumah saat ini yang mencapai 13,5 juta unit belum terpenuhi sepenuhnya.

Ia mengatakan, saat ini  pembangunan rumah dalam satu tahun hanya mecanpai 250.000unit dan akan meningkat pada periode selanjutnya menjadi 500.000 unit per tahun.  Jika tidak ada peningkatan pembangunan rumah per tahun, maka dalam lima tahun ke depan pembangunan rumah hanya 2,5 juta unit.

Dengan dibangunnya rusun untuk rakyat miskin, Faridz berharap masyarakat yang ada di pinggiran kota akan menempati rusun yang terletak di dalam kota. 

Masyarakat, sebutnya,  bisa mencicil selama 30 tahun agar bisa menempati rusun tersebut. Untuk menunjang kebijakan tersebut, Kemenpera sudah menyiapkan peraturan dan infrastruktur pembangunan hunian untuk rakyat miskin.

"Ini kita siapkan (Peraturannya). Ada kawasan hunian rumah murah saya wajibkan. Infrastruktur sudah saya siapkan, sehingga pemerintah yang akan datang bisa menjalankn," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com