Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Stabil, Pemerintah dan Dunia Usaha Sama-sama Untung

Kompas.com - 09/04/2014, 15:43 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) M Chatib Basri mengungkapkan, kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi, pada dasarnya harus ditopang situasi politik yang stabil. Bila situasi politik bergejolak, maka pemerintah selaku pembuat kebijkan akan kesulitan.

"Membuat kebijakan itu dasarnya adalah politik yang stabil. Kalau tidak stabil itu susah untuk mengambil kebijakan. Jadi kalau pemilunya damai, ini akan memberikan kepercayaan kepada orang bahwa ini adalah proses normal," kata Chatib di TPS 11, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2014).

Lebih lanjut, Chatib mencontohkan pada periode tahun 1999 hingga 2004, kebijakan cenderung sulit diambil lantaran situasi politik yang kurang kondusif. Selama periode tersebut, tidak kurang dari tiga orang presiden memerintah. Masa jabatan mereka pun singkat.

"Pak Habibie cuma (memerintah) setahun, (Almarhum) Gus Dur 2 tahun, Bu Mega 3 tahun. Dalam membuat policy itu susah. Untuk decision maker, ganti tiga kali itu, untuk membuat policy itu nggak gampang," jelas dia.

Bila situasi politik stabil, lanjut Chatib, maka pengusaha pun akan memperoleh kepastian. Bila kebijakan yang diambil jelas pula, maka pengusaha akan yakin juga dalam mengambil keputusan terkait bisnisnya.

"Policy-nya jelas, dia boleh tidak suka. Kalau tidak suka kan dia tinggal antisipasi. Tapi kalau hari ini A besok B besok C itu yang susah. Kalau hari ini (pemilu) baik, itu juga akan mendorong kepercayaan, orang masuk kesini," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com