Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal PPnBM Ponsel, Pemerintah Masih Bingung

Kompas.com - 23/04/2014, 08:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemerintah masih menimbang beberapa wacana kebijakan untuk mengembangkan industri ponsel dalam negeri. Beberapa kebijakan yang mungkin diterapkan adalah pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan Bea Masuk (BM).

Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan mengatakan, sebagai negara besar, Indonesia merupakan pasar ponsel yang besar di dunia. Impor ponsel juga tercatat sangat besar. "Kita lihat, kita hitung, kita pertimbangkan. Belum kita putuskan," kata Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan, Selasa (22/4/2014).

Sebelumnya, Hasan Aula, Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengatakan, jika pemerintah memaksakan aturan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ponsel, maka negara bakal kehilangan potensi pendapatan senilai Rp 5 triliun.

Berdasarkan hasil surat Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) yang dilayangkan ke Kementerian Keuangan pada September 2013, pemerintah akan kehilangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari yang selama ini sudah dibayar oleh importir resmi. (Handoyo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com