Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha: BTN Masih Mampu Penuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat

Kompas.com - 23/04/2014, 13:25 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan yang sering dibahas terkait rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk adalah terkait masa depan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Anton RS mengungkapkan salah satu alasan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan merencanakan akusisi BTN adalah karena BTN tak mampu mengimbangi tingginya kebutuhan KPR akan perumahan. Padahal, dalam kenyataannya tidak demikian.

"Anggota kami banyak yang nasabah BTN. Tidak pernah ada masalah dalam pencairan kredit, baik kredit konstruksi maupun perumahan. Sebenarnya kemampuan BTN di tahun 2013 maupun saat ini belum menjadi kendala," kata Anton di Menara Kadin, Rabu (23/4/2014).

Anton memaparkan, pada tahun 2013 BTN mampu menyalurkan 96 persen atau sekitar 96.000 unit dari 102.000 KPR FLPP. Adapun Bank Mandiri selaku bank yang akan mengakuisisi BTN, hanya mampu menyalurkan sekitar 1.695 unit atau sekitar 1,66 persen.

"Apa yang terjadi kalau setelah akuisisi, BTN hanya menyalurkan 17.000 unit dan bukan 96.000 unit lebih? Siapa yang akan bertanggung jawab?" tegasnya.

Lebih lanjut, Anton mengungkapkan apabila ada kendala yang terjadi di lapangan, hal itu bukan bersumber dari kemampuan BTN dalam menyalurkan kredit terkait sektor perumahan.

"Banyak kendala di lapangan tidak terkait dengan kemampuan finansial bank. Malah kebijakan di tingkat stakeholder yang tidak tepat lapangan yang mengakibatkan menurunnya demand dan berakibat rendahnya jumlah realisasi KPR FLPP untuk rumah MBR (masyarakt berpenghasilan rendah)," ujar Anton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com