Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Anggap Keringanan Bea Keluar sebagai Insentif

Kompas.com - 23/04/2014, 13:48 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali melunak setelah pada triwulan pertama ini belum ada satu pun perusahaan tambang yang mengekspor mineral olahan, lantaran merasa keberatan dengan bea keluar yang diterapkan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang PD Brodjonegoro membenarkan ketika ditanya pemerintah akan menyesuaikan bea keluar mineral olahan, setelah ada perkembangan pembangunan pabrik pemurnian bijih mineral (smelter).

"Ya jadi itu (penurunan BK) harus dianggap sebagai insentif dari pemerintah untuk mendorong (pembangunan) smelter," kata dia ditemui urai rapat koordinasi minerba, di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (23/4/2014).

Bambang mengatakan, nantinya pemerintah akan memantau perkembangan smelter perusahaan tambang melalui tim khusus. Tim khusus itu, lanjut dia, tak hanya dari unsur pemerintah seperti Kementerian ESDM, namun juga tenaga ahli dari luar (tim independen).

"Kita lagi selesaikan semoga Peraturan Pemerintah (PP)-nya bisa disepakati di rakor Menko minggu depan. Habis itu baru kita proses PP-nya," tuturnya.

Bambang menambahkan, hal-hal terkait yang juga dibahas dalam "penurunan BK" tersebut adalah perihal uang jaminan/kesungguhan membangun smelter. Dia mengatakan, nantinya regulasi soal uang jaminan tersebut akan termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM.  Sementara tarif BK penyesuaian, akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang baru.

Ditanya mana yang lebih dahulu dikeluarkan, Bambang mengatakan, baik Permen ESDM, maupun PMK bisa berjalan beriringan. "Yang penting ketika PMK-nya berlaku, jaminan kesungguhan sudah clear bagaimana mekanismenya," terang Bambang.

Bambang mengatakan, ada lima tahapan yang harus dilalui perusahaan tambang agar bisa mendapat tarif BK yang lebih ringan. "Mulai (uang) jaminan kesungguhan sampai ujungnya produksi (smelter)," kata dia.

Akibat tingginya BK yang teratur dalam PMK No.6 tahun 2014, banyak perusahaan tambang stop ekspor. Dalam beleid tersebut, BK ditetapkan 20-25 persen dan progresif tiap semester hingga Desember 2016 di level 60 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com