Presiden Terpilih Hadapi Masalah Serius Ketimpangan Ekonomi

“Kita juga mempunyai masalah serius, ketimpangan ekonomi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas dengan masyarakat miskin bukan makin menurun justru makin bertambah. Ketimpangan ekonomi di Indonesia naik sekitar 0,1 hingga 0,14 persen setiap tahun,” ungkap Rektor UGM Pratikno pada upacara wisuda pascasarjana UGM, Kamis (24/4/2014).

Selain ketimpangan ekonomi, Indonesia juga memiliki ketimpangan harga antarpulau sebagai akibat kurang meratanya proses pembangunan dan buruknya infrastruktur yang menghubungkan wilayah.

"Konektivitas kita masih sangat lemah. Kita butuh pemimpin yang kuat dan punya komitmen pada kemajuan Indonesia, memenangkan Indonesia di persaingan global termasuk di rumahnya sendiri," tegas Pratikno.

Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, lanjut Pratikno, presiden memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan dan kebijakan di bidang pembangunan nasional. Terlebih, tak ada lagi rumusan konsep pembanguman semacam GBHN yang dulu pernah ada.

“Presiden RI mendatang yang menjadi pilihan rakyat diharapkan memiliki moralitas tinggi, sikap keteladanan dan kesederhanaan, serta memiliki komitmen terhadap perbaikan nasib bangsa karena kepemimpinan dan terobosan kebijakan yang dimiliki presiden tentu memiliki implikasi serius bagi masyarakat nantinya,” kata Pratikno.

Pada wisuda pascasarjana kali ini, UGM meluluskan 1.074 orang, yang terdiri dari 958 master, 80 spesialis, dan 36 doktor. Lama studi rata-rata untuk S-2 selama 2 tahun 9 bulan, jenjang spesialis selama 4 tahun 2 bulan, dan S-3 selama 4 tahun 8 bulan.

Khusus untuk program studi (prodi) Magister Manajemen Pendidikan Tinggi, Sekolah Pascasarjana UGM tahun ini meluluskan mahasiswanya untuk kali pertama. Dari 16 orang mahasiswa, lulus 12 orang.

"Ini lulusan pertama di UGM untuk prodi MMPT, bahkan di Indonesia karena UGM merupakan perguruan tinggi pertama yang membuka prodi ini," kata Kaprodi MMPT UGM Sahid Susanto.

Melalui prodi ini diharapkan nantinya perguruan tinggi di Indonesia bisa dikelola secara profesional oleh tenaga yang memahami ilmu tentang pengelolaan pendidikan tinggi.