Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tekan Impor Pangan dengan Benahi Pertanian dan Insentif Petani"

Kompas.com - 30/04/2014, 05:19 WIB
Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com – Pertanian Indonesia selama 10 tahun terakhir dinilai berada dalam situasi tak menguntungkan. Nilai tukar petani menjadi indikatornya. Perlu langkah strategis untuk mengembalikan kedaulatan pangan dan membenahi sektor pertanian.

“Tidak heran apabila (karenanya) produktivitas sektor pertanian semakin merosot dan pada akhirnya menyebabkan semakin tingginya impor produk-produk pertanian dari luar negeri," kata anggota Komisi XI DPR dari FPDI-P, Arif Budimanta, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/4/2014).

Arif mengatakan nilai tukar petani yang merupakan indikator kesejahteraan para petani, mengukur daya beli pendapatan petani dari sektor pertanian, semakin menurun. "Untuk membangkitkan sektor pertanian, diperlukan langkah-langkah taktis operasional yang menjawab masalah-masalah pokok di bidang pertanian," kata Arif.

Masalah konversi lahan pertanian menjadi penggunaan non-pertanian, juga mendapat kritik dari Arif. Dia mengatakan mempertahankan luasan areal pertanian adalah masalah krusial. Luas lahan pertanian, lanjut Arif, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan bila memungkinkan, untuk menjawab pertumbuhan kebutuhan pangan nasional.

"Untuk mempertahankan lahan pertanian, dibutuhkan insentif bagi para petani untuk mempertahankan lahannya,” kata dia. Pemerintahan baru ke depan, kata Arif, harus memastikan ada penyuluh yang membimbing petani menerapkan teknologi pertanian, baik teknologi untuk pengolahan tanah, penyediaan benih, pemupukan, pemerliharaan tanaman, maupun pascapanen.

“Dengan adanya penyuluhan pertanian, ada dua hal yang akan dicapai yakni peningkatan produksi dan pengurangan loss atau kerugian akibat proses pascapanen yang kurang baik,” ujar Arif. Dia mengatakan isu-isu ini akan masuk dalam kerangka kerja yang akan diusung bakal calon presiden dari partainya, Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com