Tingkatkan Perekonomian Natuna, Dahlan Minta Pemda Bangun Listrik Mandiri

"Saya mengusulkan kemarin ke bupatinya dan pemda setempat , dua bidang pokok. Satu, mandiri listrik. Jangan sampai penduduk yang anggarannya begitu besar masyarakatnya tidak berlistrik," ungkap Dahlan ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (7/5/2014).

Hal itu, sebut Dahlan, disampaikan dirinya saat mengunjungi daerah tersebut pekan lalu.

Dahlan menjelaskan, APBD Natuna mencapai Rp 1,6 triliun, dan terbesar berasal dari bagi hasil minyak dan gas. Dia menuturkan, Natuna hampir tidak memiliki PAD sama sekali. Hal itu disebabkan PAD umumnya berasal dari retribusi pasar, sedangkan di kabupaten itu tidak punya pasar satu pun.

"PAD terbesar di sana itu dari bunga bank, karena kapubaten itu menempatkan uangnya di bank dan dapat bunga bank terus," jelas Dahlan.

Dia menambahkan, akan sangat sulit bagi PLN untuk melakukan elektrifikasi di kabupaten yang terdiri dari 120 pulau itu. Padahal, sambungnya, jika ada listrik maka perekonomian masyarakatnya akan tumbuh. Dahlan menuturkan, saat ini masyarakat di wilayah itu masih belum cukup ekonominya, baru pemdanya saja. "Jadi nanti BUMN akan menjadi pembina listrik mandiri, PLN bisa menjadi pembina," imbuh mantan Direktur Utama PLN tersebut.

Dahlan berharap, anggaran sebesar Rp 1,6 triliun itu bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan membangun perusahaan listrik daerah. Selain itu, dalam kunjungannya, Dahlan juga mengusulkan agar pemda Natuna mengembangkan perkebunan karet.

"Nanti di bawah binaan BUMN. Sehingga kalau rakyatnya menanam karet sampai 6.000 hektar itu kan berarti dimiliki 3.000 orang disana. Nanti rakyat dapat memiliki uang. Sekarang ini kan yang punya uang kan pemerintah saja di daerahnya," tambah Dahlan.

Untuk usulan ini, Dahlan menjelaskan, perkebunan karet bisa mencontoh perkebunan yang dikembangkan oleh PTPN VIII. Di sela-sela tanaman karet bisa ditanami pohon pisang dan sebagainya. "Saya mengusulkan supaya APBD ini untuk menghidupkan rakyat. Jangan untuk dihabiskan-habiskan yang tidak ada kaitannya ekonomi rakyat," katanya.