Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Berpisah dari Kemenkeu, Ditjen Pajak Tunggu Pemerintahan Baru

Kompas.com - 13/05/2014, 13:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis


SUKABUMI, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan, akan menunggu pemerintahan baru seandainya memang harus berpisah dari Kemenkeu, guna mengoptimalkan kewenangannya.

"Kita menunggu arah kebijakan baru," ujar Kepala Sub Bagian Organisasi Ditjen Pajak, Kemenkeu, Bora Darussalam, saat ditanya mengenai wacana pemisahan DJP dari Kemenkeu, di Sukabumi, Senin (12/5/2014).

"Formatnya seperti apa, bukan posisi DJP yang menentukan kewenangan," ucapnya.

Sejauh ini, terang Bora, dalam menjalankan fungsi utamanya, DJP, Kemenkau, merasa masih memiliki banyak keterbatasan fungsi pendukung. Dia menyebut, fungsi pendukung terdiri atas kewenangan dalam sumber daya manusia (SDM), organisasi, serta keuangan.

Akibat keterbatasan ini, lanjutnya, DJP jarang mencapai target peneriman pajak. Padahal, lanjut Bora, ongkos memelihara negara mayoritas didukung dari penerimaan pajak. "Di beberapa negara kewenangan otoritas perpajakan cukup besar, SDM, organisasi, dan keuangan," kata dia.

Dia menuturkan, dari sembilan kewenangan yang dibandingkan, Indonesia hanya mempunyai dua kewenangan. Bora menerangkan, pentingnya mencapai target penerimaan pajak.

Dalam APBN-P 2013, kontribusi atau porsi dari peneriman pajak sebesar 76 persen, terbagi menjadi 66 persen pajak, dan sisanya penerimaan lain termasuk cukai. Sementara itu, dalam APBN 2014 pajak menyumbang 66,6 persen, dan sisanya dari peneriman lainnya.

Sayangnya, besarnya kontribusi ini tidak diimbangi dengan fungsi pendukung. Meski separoh dari karyawan Kementerian Keuangan ada di DJP, namun hal tersebut masih dirasa kurang untuk melayani sekitar 33.000 wajib pajak.

Bora memaparkan, DJP hanya memiliki 4 kantor pelayanan pajak (KPP) WP besar, 28 KPP madya, serta 299 KPP pratama. Sedangkan kantor pelayanan, penyulusan, dan konsultasi pajak, hanya 207 unit KP. "Padahal fungsi penyuluh ini sangat dibutuhkan oleh WP," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com