BTN Hadapi NPL Tinggi dan Likuiditas Ketat

Kabar ini tentu membuat karyawan BTN yang menentang aksi akuisisi lega. Mereka bisa kembali menjalani aktivitas kerjanya lagi. Mereka tak lagi harus berteriak, menyuarakan penolakan.
Hanya tugas besar tampaknya menanti BTN.

Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, pascabatalnya akuisisi, BTN akan fokus dalam bisnisnya kredit kepemilikan rumah (KPR), khususnya KPR untuk warga menengah bawah. Ini jelas bukan hal baru bagi bank BUMN ini lantaran sejak berdiri di1972, bisnis KPR selalu jadi andalan BTN.

Persoalan itu tidak mudah. Pertama, bisnis KPR BTN terus tergerus dengan bank-bank lain. Jika tahun 2010, pangsa pasar KPR BTN masih di 27 persen, tahun-tahun berikutnya terus tergerus. Akhir tahun 2013 lalu semisal, meski masih menjadi penguasa, market share KPR BTN hanya 23 persen atau turun 1 persen dari tahun 2012.

Kedua, dihapuskan program subsidi pemerintah atas fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP mulai 1 April 2015 juga jadi tantangan BTN. Hingga akhir tahun lalu, BTN tercatat menjadi kontributor penyaluran FLPP terbesar ketimbang bank lain. Yakni lebih dari 90 persen dengan total kredit FLPP Rp 28, 5 triliun.

Ketiga adalah masalah likuiditas. Merujuk laporan keuangan BTN 2013, rasio perbandingan dana pihak ketiga dengan kreditalias loan to deposit ratio BTN tak seimbang. Rasio penyaluran kredit dibanding simpanan sudah mencapai 104,4 persen, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya 92 persen.

Likuiditas BTN kian tipis di kuartal I-2014. Dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 102,82 triliun, kredit BTN mencapai Rp 102,82 triliun. Ini artinya, LDR BTN naik menjadi 105,53 persen. Dengan demikian, manajemen BTN tampaknya harus bekerja keras meraup pendanaan, khususnya dana jangka panjang agar sesuai dengan bisnis KPR BTN.

Lagi-lagi ini tak mudah mengingat BTN harus bersaing dengan bank-bank lain yang juga mengalami persoalan sama. Alternatif pendanaan lain harus dilakukan. Misalnya dengan penerbitan obligasi. Rencananya, pada semester pertama tahun ini, BTN akan menerbitkan obligasi Rp 2 triliun.

“Sebanyak Rp 1,1 triliun untuk kredit dan sisanya Rp 900 miliar untuk pembayaran utang yang jatuh tempo semester I tahun ini,”ujar Maryono ke KONTAN, kemarin (12/5/2014). Langkah lain untuk mempertebal likuiditas dengan sekuritisasi aset. Hingga 2013, total sekuritisasi aset BTN mencapai Rp 3,9 triliun. Tahun ini, BTN kembali akan menggadaikan asetnya Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun.

Bahkan, kata Maryono, hingga tiga tahun ke depan, BTN berencana melakukan sekuritasasi aset 10% dari asetnya. Jika target ini tercapai, BTN akan menggadaikan aset sebanyak Rp 13,7 triliun dari total asetnya per kuartal I 2014 sebesar Rp 136,96 triliun.

Namun, sebelum langkah ini tercapai, BTN harus berbenah. Kredit macet atau non performing loan (NPL) BTN terbilang tinggi. Ini jadi persoalan ke empat BTN yang harus ditangani BTN. Dengan kredit yang mencapai Rp 102,82 triliun, berdasarkan laporan keuangan per kuartal I 2014, NPL gross BTN mencapai 4,74 persen, angka ini turun tipis dari posisi akhir tahun 2013. Saat itu, NPL BTN mencapai 4,77 persen.

Hulu masalah kredit macet dari pertama, NPL kredit komersial BTN melesat menjadi 8,74 persen, lebih buruk tahun 2013 di posisi 6,63 persen. Kedua, NPL dari kredit non perumahan. Jika 2013, NPL dari sektor ini mencapai 5,6 persen, di kuartal I-2014 menjadi 7,26 persen.

Ketiga NPL KPR bersubsidi yang mencapai 5,78 persen, disusul NPL konstruksi 5,41 persen dan kredit macet perumahan yang mencapai 4,38 persen. "Total kredit macet Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun," ujar dia. Meski begitu, Maryono yakin, BTN mampu mengatasi NPL.

Saat ini, BTN telah membentuk dua divisi baru yakni Divisi Loans Collection dan Divisi Asset Recovery Management yang bertugas mempercepat pemulihan dan peningkatan kualitas aset-aset yang bermasalah. "Kami juga menggandeng rumah lelang swasta untuk menjual rumah yang diambilalih,"ujar dia. Sampai akhir tahun, ia yakin kredit bermasalah BTN akan di kisaran sekitar 2 persen-3 persen. (Titis Nurdiana)