Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RAPBN-P 2014, Penerimaan Negara Melorot Rp 69 Triliun

Kompas.com - 20/05/2014, 15:40 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pemerintah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014. Salah satunya mengenai pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan negara dalam Rancangan APBN-P 2014 dipatok Rp 1.597,7 triliun, merosot Rp 69,4 triliun dari asumsi APBN 2014 yang sebesar Rp 1.667,1 triliun. Peneriman pajak direvisi dari Rp 1.280,4 triliun menjadi Rp 1.232,1 triliun, dengan rasio pajak yang ikut terpangkas dari 12,35 persen menjadi 12,24 persen.

"Ada pajak yang menurun karena pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kemudian ada efek dari harga komoditas, harga minyak," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Sementara itu, PNBP turun lebih dari Rp 20 triliun menjadi Rp 363,3 triliun dibanding dalam APBN 2014 sebesar Rp 385,4 triliun.

"Karena lifting-nya turun, PNBP turun. Di sisi lain juga lifting produksi turun dan subsidi mengalami peningkatan," sambungnya.

Realisasi lifting minyak saat ini sekitar 803.000-804.000 barrel per hari (bph), meleset di bawah asumsi APBN 2014 yang sebesar 870.000 bph. Turunnya lifting ini, menurut Kementerian ESDM, karena sumur-sumur minyak sudah tua sehingga produktivitas menurun.

Namun, pemerintah tetap optimistis lantaran pada November 2014 ini Blok Cepu akan mulai beroperasi dengan perkiraan lifting awal sebesar 165.000 bph.

Chatib menambahkan, dengan beroperasinya Blok Cepu, pemerintah mematok target lifting minyak dalam APBN 2015 sebesar 900.000 - 920.000 bph.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com