Fiskal 2015 Belum Ekspansif

Pemerintah melalui Menteri Keuangan M Chatib Basri mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (20/5).

Menurut Chatib, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diperkirakan lebih baik daripada tahun 2014. Perkiraannya berada di kisaran 5,5-6 persen. ”Selain dukungan dan faktor eksternal, ini juga lebih banyak didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi serta berlanjutnya kebijakan struktural untuk mengatasi persoalan penawaran,” kata Chatib.

Seusai sidang paripurna, Chatib mengatakan, kebijakan fiskal tahun 2015 sudah bisa mulai ekspansif mesti tidak terlalu ekspansif. Ini tecermin pada defisit anggaran yang berkisar 1,7-2,5 persen.

Tahun 2015, menurut Chatib, adalah tahun perdana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ketiga, 2015-2019. Strategi kebijakannya diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Meski demikian, pengelolaan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal mesti dikedepankan.

”Mengingat tahun 2015 adalah transisi pemerintahan, kebijakan anggaran tahun 2015 bersifat baseline. Substansi utamanya adalah hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dapat memberikan ruang gerak cukup bagi pemerintah baru sesuai program kerja yang akan dilaksanakan,” kata Chatib.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jakarta, Agustinus Prasetyantoko, menyatakan, tahun 2015 masih agak berisiko. Hal ini terutama karena faktor kenaikan suku bunga di AS yang berpotensi menyebabkan pembalikan modal.

”Kalau defisit transaksi berjalan belum teratasi, guncangan dari luar negeri akan berdampak besar,” kata Prasetyantoko.

Menurut dia, stimulus moneter di Amerika Serikat dikurangi pelan-pelan dan akan berakhir tahun ini. Enam bulan kemudian diproyeksikan suku bunga di Amerika Serikat akan naik.

”Investasi di negara maju akan kembali dilirik. Akan ada arus pembalikan modal. Seberapa besar, bergantung pada kondisi kita. Semakin jelek, porsi modal keluar semakin besar. Demikian pula sebaliknya,” kata Prasetyantoko.

Kondisi internal itu, menurut Prasetyantoko, tecermin dalam defisit transaksi berjalan. Indikator lain adalah kesehatan fiskal.

Persoalan fiskal hari ini adalah bahwa porsi subsidi terlalu besar. Namun, pengurangan subsidi pada tahun depan dikhawatirkan akan meningkatkan inflasi. Hal ini bisa ditangkap investor sebagai kondisi Indonesia yang buruk sehingga bisa mendorong pembalikan modal. ”Jadi harus hati-hati dalam hal ini,” kata Prasetyantoko. (LAS)