Konsep Kedaulatan Pangan Jokowi-JK Butuh Biaya Besar

Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko, bahkan mempertanyakan jumlah anggaran mereka untuk kedaulatan pangan, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden mendatang.

"Mereka tidak berani mengemukakan berapa budget APBN yang digelontorkan untuk membangun kedaulatan pangan," ungkap Tejo, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Mengacu perhitungan Food and Agriculture Organization (FAO), untuk membangun kedaulatan pangan, setidaknya sebuah negara mengalokasikan 20 persen anggaran atau biaya negara untuk pangan.

Tejo menyangsikan perbaikan irigasi 3 juta hektar selama 5 tahun. Sejauh ini, Indonesia tidak pernah bisa menata lebih dari 1 juta hektar. "Sangat kecil, karena pendanaan (kurang) dan benturan dengan program lain," ungkapnya.

Kemudian, soal pencetakan sawah baru 1 juta hektar selama setahun pun dinilai tidak realistis. Selama ini, Indonesia hanya bisa menambah 50.000 hektar per tahun.

"Artinya dalam 5 tahun hanya seperempat (dari janji). Itu menghitungnya dari mana. Lokasi sumber agraria di mana? Sementara SBY pernah bilang 8 juta hektar, tapi sampai sekarang tidak ada karena memang barangnya (lahannya) tidak ada," jelasnya.

Komitmen untuk menekan konversi lahan Jokowi-JK pun dipertanyakan strateginya. Saat ini, setiap tahun Indonesia kehilangan 110.000 hektar lahan pertanian. Dia mengatakan, tim Jokowi-Jk belum memunculkan bagaimana strateginya. Padahal, sudah ada aturan UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Tapi menata lahan ini kekuasaannya ada di kabupaten. Banyak bupati lebih mementingkan PAD daripada memperluas lahan. Kalau lahan itu mau untuk pertanian, insentifnya (ke kabupaten) apa?" imbuhnya.

Terakhir, dia menyoroti, misi Jokowi-JK tentang pelibatan perempuan petani dan nelayan. "Tapi mereka tidak secara eksplisit menyatakan subsidi untuk petani dan nelayan, padahal itu menjadi penting," pungkasnya.