Ini Enam Catatan BPK soal Pengelolaan Keuangan Pemerintahan SBY

Rizal datang bersama dengan seluruh jajaran pimpinan BPK, dan diterima langsung oleh SBY, yang disaksikan oleh sejumlah menteri kabinet Indonesia bersatu. Dalam sambutannya, SBY mengatakan laporan keuangan pemerintah pusat merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas keuangan negara.

SBY mengatakan, selama ini pemerintahan yang dia pimpin selalu mengutamakan akuntabilitas. Karena pemerintah akuntable dalam melaporkan pengelolaan keuangannya, membuat BPK bisa dengan mudah memeriksa dan mengauditnya.

Hasilnya, menurut BPK selalu ada saja yang harus diperbaiki oleh pemerintah begitupun tahun ini. Beberapa usulan BPK tersebut dinilai SBY merupakan masalah klasik. "Yang penting jangan putus asa, marilah kita lakukan perbaikan terus menerus," ujar SBY, Jumat (13/6/2014) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara itu, dalam laporannya BPK menyampaikan ada enam permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan pemerintah. Beberapa masalah itu, terkait dengan pengelolaan anggaran yang dinilai harus diperbaikai.

Berikut masalah yang harus diperbaiki pemerintah itu;
1. Masalah penerimaan pajak. BPK mengkirtik masalah penerimaan pajak yang selalu di bawah target. Tahun 2013, jumlah penerimaan pajak pemerintah menurut BPK lebih rendah 4 persen dari perencanaan, dimana realisasinya Rp 1.099 triliun.

2. Masalah pemberian subsidi. Jika penerimaan pajak selalu di bawah target, maka untuk penerimaan subsidi selalu melebihi kuota anggaran. Bahkan sejak tahun 2009-2014 cenderung meningkat. Hal ini menurut BPK disebabkan pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.

3. Masalah lainnya adalah pengelolaan dana otonomi khusus papua. Pemberian dana Otsus Papua sejak tahun 2001-2014 selalu meningkat, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) papua masih rendah. IPM masyarakat Papua tahun 2001 65,36 persen, sementara tahun 2012 hanya meningkat menjadi 65,86 persen saja. IPM Papua juga paling rendah ditingkat nasional.

4. Malasah keempat terkait pengelolaan belanja infrastruktur. Meski jumlah anggaran infrastruktur selalu meningkat, seperti tahun 2013 yang meningkat 24,64 persen dari tahun sebelumnya, tetapi peningkatan itu belum cukup jika dibandingkan luas wilayah Indonesia.

5. Masalah kelima soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). BPK mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan anggaran pertahanannya.

6. Masalah terakhir, soal otonomi daerah dan desesntralisasi keuangan daerah. BPK melihat ketergantungan pemerintah daerah atas dana perimbangan masih sangat tinggi, yaitu 90 persen. dalam jangka panjang, ketergantungan ini akan menyebabkan pemerintah pusat akan sulit menanggung keuangan daerah. (Asep Munazat Zatnika)