DEN: Jangan Disangka Pengurangan Subsidi BBM Gampang

"Dalam KEN (Kebijakan Energi Nasional), kita sarankan mengurangi subsidi yang melekat pada harga energi. Jadi bukan mengurangi subsidi yang melekat pada harga masyarakat. Konsepnya, dikurangi, diberikan dalam bentuk lain," kata anggota DEN, Rinaldy Dalimi, di kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Dia membenarkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki pemikiran bahwa pengurangan subsidi BBM dengan menaikkan harga, akan menambah jumlah orang miskin. Hal itu, kata dia, diakibatkan struktur ekonomi Indonesia yang kurang tepat.

"Jangan disangka pengurangan subsidi BBM itu gampang. Bagi kementerian pengurangan itu berarti menambah dana untuk infrastruktur. Tapi di level Presiden mikirnya apa kemiskinan bertambah kita biarkan?" jelasnya.

Dia pun meminta, publik tidak selalu menyalahkan keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden, karena enggan menaikkan harga BBM. Dia menegaskan, alasan pemerintah adalah dampak yang mungkin ditimbulkan.

"Pengurangan subsidi BBM itu melihat daya beli masyarakat. Kita di DEN tidak berfikir mendapatkan dana dari (mencabut) subsidi," ujarnya.

Anggota DEN dari kalangan akademisi, Tumiran mengatakan, subsidi energi bisa dialihkan dengan bentuk lain tanpa menurunkan alokasi anggaran. "Kami berpikir rasionalitas. Jadi memang seharusnnya subsidi dikurangi. Misalnya untuk BBM dipatok Rp 200 triliun dan Rp 150 triliun bagi listrik. Kemudian ini bisa dimainkan dengan menaik-turunkan harga jual BBM subsidi dan listrik," kata akademisi UGM itu.

Lebih lanjut dia mengatakan, sisa alokasi subsidi energi bisa digunakan untuk membangun infrastruktur penunjang ketahanan energi, seperti pembangkit listrik dan kilang minyak.

"Sisa subsidi Rp 100 triliun bisa digunakan untuk membangun 4 kilang minyak kapasitas 300.000 barel. Bisa juga membangun pembankit listrik sampai 5.000 watt. Ini skenario kita membangun ketahanan energi. Tapi kalau terus-menerus subsidi, kita akan tergantung pada Singapura, negara kecil," kata Tumiran.