Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: Kartu Indonesia Sehat Tak Manipulatif

Kompas.com - 17/06/2014, 15:54 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Media Center capres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Zuhairi Misrawi menegaskan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak manipulatif.

Pernyataan ini menanggapi kritik terhadap program tersebut yang dinilai manipulatif dan "bertabrakan" dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Untuk membangun ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan Indonesia, dibuat KIS dan KIP. Beberapa waktu lalu kami diserang pihak lawan yang mengatakan ini manipulatif," kata Zuhairi dalam konferensi pers di Media Center Jokowi-JK, Selasa (17/6/2014).

Zuhairi menyatakan program KIS dan KIP yang dicanangkan Jokowi-JK bersifat nyata dan tidak sedang memanipulasi massa. Tidak hanya itu, adanya KIS dan KIP juga dapat mengantisipasi kebocoran APBN yang digembar-gemborkan pasangan lainnya.

Lebih lanjut, Zuhairi menyebut berdasarkan survei indikator politik, masyarakat bawah sangat tertarik dengan program ini karena dianggap berhasil baik di Solo maupun Jakarta. Selain itu, program ini juga dianggap tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu.

Pada kesempatan sama, calon anggota DPR terpilih dari PDI-P Adian Napitupulu menegaskan sebenarnya pola BPJS ditentang oleh Jokowi. Negara, kata dia, ibarat agen asuransi melalui BPJS Kesehatan yang menjual premi kepada rakyat.

"Dalam BPJS, negara jadi agen asuransi dan rakyat membayar premi. Menurut jokowi negara tidak boleh bisnis dengan rakyat. Pola ini ditentang Jokowi," ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Nurul Arifin mengatakan Jokowi membohongi publik dengan mengusung program Kartu Indonesia Sehat. Pasalnya, program unggulan Jokowi itu telah dijamin dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Kartu sehat itu kebohongan besar Jokowi karena sudah jadi dalam bentuk BPJS. Kok tega-teganya membajak karya parlemen dan pemerintah?" kata Nurul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com