JK: Tanya Menko-nya Dong... Masih Mau Menderita?

JK juga menjawab strategi pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan, pada prinsipnya pengusaha membutuhkan infrastruktur untuk menjalankan usahanya sehingga mendorong perekonomian. Namun, untuk membangun infrastruktur, dibutuhkan dana yang harus dipikirkan bersama.  
"Kita para pengusaha berpendapat antara infrastruktur dan dana seperti ayam dan telur. Ada proyek, ada dana. Indonesia terbuka. Kalau tidak ada dari dalam negeri, luar negeri bisa selama feasible," kata JK. 

Nah, pembangunan infrastruktur yang secara bisnis tidak feasible, kata JK, akan dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, swasta dapat mempertimbangkan proyek yang dirasa feasible secara bisnis. Dengan demikian, pemerintah dan pengusaha bisa memenuhinya bersama-sama.

Sebelumnya, saat diajukan pertanyaan terkait percepatan pembangunan infrastruktur, mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang saat ini menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, mengatakan bahwa dibutuhkan insentif untuk mengembangkan proyek infrastruktur.

Insentif tersebut dapat diberikan bagi perusahaan swasta untuk bersedia menanamkan modalnya ke Indonesia.

"Insentif diberikan seperti tax holiday dan lain-lain. Ini akan membuat perusahaan swasta akan membangun sejumlah infrastruktur melalui pola Public Private Partnership (PPP)," kata Hatta.

Hatta mengatakan bahwa jika Internal Rate of Return (IRR) memungkinkan, maka swasta akan masuk ke sejumlah proyek infrastruktur. Yang terpenting adalah IRR tersebut dapat diberikan seiring dengan kepastian dalam pengelolaan lahan.

"Lahan juga harus beres, kalau lahannya selesai maka swasta akan masuk, yang terpenting rasio keuntungannya masuk dalam hitung-hitungan bisnis," katanya.(Arif Wicaksono)