Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Butuh Rp 5.400 T untuk Infrastruktur, Presiden Terpilih Harus Pikirkan Sumber Anggarannya

Kompas.com - 26/06/2014, 05:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar program infrastruktur berderet dalam paparan rencana kerja para calon presiden dan wakil presiden, di samping program yang sudah terjadwal atau dibutuhkan. Siapa pun presiden yang terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, pertanyaan terbesar yang harus dijawab adalah dari mana sumber anggaran program infrastruktur itu.

"(Nilai) kebutuhan infrastuktur 2015-2016 adalah Rp 5.400 triliun, sementara kemampuan pemerintah kalau kita lihat maksimum hanya Rp 1.200 triliun," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedi Priatna, ditemui usai memberikan sambutan dalam peluncuran Indonesian Gas Society (IGS), di Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Artinya, lanjut Dedi, kemampuan pemerintah untuk mencukupi anggaran infrastruktur hanya 22 persen dari total kebutuhan. Sumber pendapatan pemerintah untuk kebutuhan dana itu, sebut dia, adalah pembayaran pajak, pembayaran deviden, dan pembayaran-pembayaran lain.

"Lalu yang 78 persen bagaimana dong? Ya kan? Padahal infrastruktur itu syarat untuk majunya suatu negara," ujar Dedi. Apalagi, imbuh dia, Indonesia menargetkan diri menjadi negara berpenghasilan di atas kelas menengah alias middle upper income pada 2025, sesuai rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

Untuk mengejar target itu, kata Dedi, infrastruktur pun harus selayaknya level negara pada kelompok kesejahteraan tersebut. "Patokan kita ke mana? Kita bisa mencontoh Thailand atau seperti lain negara kelas menengah atas," ujarnya.

Dengan target tersebut, Dedi mengatakan pada 2019 infrastruktur dasar seperti listik, air minum, sanitasi, dan perumahan rakyat sudah harus terpenuhi 100 persen. "Tapi akankah terpenuhi 100 persen, karena tantangan dana yang begitu berat? Kita hanya mampu (biayai) 22 persen. Itu nanti tergantung Presiden yang terpilih," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com