Pemerintah Tak Berani Kelola Sendiri Sumber Daya Mineral?
JAKARTA, KOMPAS.com –Ekonom senior INDEF, Ahmad Erani Yustika menilai Indonesia belum memiliki kedaulatan energi. Indikasinya, penguasaan domestik dalam hal ini BUMN terhadap sumber daya mineral yang dimiliki masih minim.
“Sampai hari ini tidak ada yang mau menyentuh itu. Seakan-akan kalau disentuh negara ini akan terguncang,” katanya kepada wartawan, ditemui usai seminar Kajian Tengah Tahun INDEF 2014, di Jakarta, Kamis (26/6/2014).
“Renegosiasi kontrak karya tidak diperpanjang, itu yang rasional,” katanya.
Erani pun meminta pemerintah mendatang untuk mencari formula kebijakan paling rasional untuk melindungi public interest. Caranya adalah dengan menyiapkan kelembagaan yang paling lengkap. Dengan begitu pemerintah mendatang tidak akan lemah didikte korporasi.
“Namanya pelaku ekonomi, akan memperjuangkan kepentingannya. Tapi tidak boleh kepentingan pemerintah didikte oleh kepentingan kelompok pribadi dunia usaha,” ujar mantan moderator debat capres-cawapres 2014 itu.
Terkait soal renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia, Erani menuturkan hal tersebut terpisah dari urusan perpanjangan. “Dia akan habis 2021, ya selesai saja,” katanya.
Pemerintah, masih harus berjuang untuk mendapatkan royalti yang adil dari Freeport. “Mereka masih punya 6 tahun lagi, ada renegosiasi supaya royalti mereka sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Sementara itu ditanya soal kandidat mana yang dinilainya lebih mungkin melakukan harapan tersebut, Erani menuturkan keduanya sudah ada kesadaran arah ekonomi ke depan harus sesuai konstitusi.
“Tapi saya enggak bisa mengatakan optimistis atau enggak. Tapi mereka menawarkan (visi-misi). Kita sebagai warga negara berhak menagihnya ketika mereka terpilih,” katanya.
baca juga:
Bila Sabar, Indonesia Bisa Ambil Alih 100 Persen Saham Freeport
Prabowo: Freeport Bisa Kita Pertahankan...
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
