Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Sebut Sudah Ada Kesepakatan Renegosiasi Harga Gas Tangguh

Kompas.com - 30/06/2014, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas membahas sejumlah isu bidang perekonomian di kantor kepresidenan, Senin (30/6/2014). Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai harga jual gas Tangguh.

SBY menyebut ada perkembangan bagus terkait proses renegosiasi kontrak itu dengan pihak Tiongkok. "Saya dengar ada good news negosiasi sudah mulai tampak, dengan demikian rasanya lebih adil. Silakan dilaporkan oleh Menteri ESDM soal peningkatkan harga jual gas Tangguh di Tiongkok," ujar SBY.

SBY menegaskan, pemerintah masih terus melobi pihak Tiongkok. "Harga jual gas Tangguh harus diperjuangkan, Indonesia tidak mau rugi," tukasnya.

Hadir dalam rapat kali ini yakni Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Kapolri Jenderal Sutarman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

LNG (liquid natural gas) Tangguh adalah megaproyek kilang LNG untuk menampung gas alam yang berasal dari beberapa blok di sekitar Teluk Bintuni, Papua Barat, seperti Blok Berau, Blok Wiriagar, dan Blok Muturi.

Sementara itu, pembeli di Fujian adalah China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Kontrak gas Tangguh ke Provinsi Fujian ditandatangani pada tahun 2002 pada masa kepemimpinan Presiden Megawati. Saat itu Indonesia berkomitmen memasok gas mulai 2009 sebesar 2,6 juta ton per tahun, selama 20 tahun.

Saat itu disepakati harga jual gas mencapai 2,4 dollar AS per million metric british thermal units (mmbtu) dengan parameter penentuan harga gas ialah patokan batas atas harga minyak mentah 25 dollar AS per barrel.

Selanjutnya pada 2006, Pemerintah Indonesia berhasil melakukan negosiasi ulang kontrak. Dari renegosiasi disepakati, harga gas Fujian naik menjadi 3,35 dollar AS per mmbtu, dengan patokan batas atas harga minyak mentah sebesar 38 dollar AS per barrel.

Renegosiasi harga sejatinya telah diupayakan pemerintah pada 2008 silam. Namun, kala itu, pemerintah gagal membujuk meskipun harga minyak mentah sudah melambung hingga 100 dollar AS per barrel.

Adapun volume ekspor LNG ke Fujian mencapai 2,6 juta ton per tahun hingga masa kontrak habis 2029 nanti. Sementara itu, harga ekspor gas rata-rata saat ini sudah mencapai 16 dollar AS per mmbtu dan harga penjualan gas domestik saat ini 10 dollar AS per mmbtu. Lantaran tidak menemui kata sepakat dengan CNOOC, pemerintah akhirnya melakukan lobi dengan Pemerintah Tiongkok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

Whats New
RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com