Rapat Hingga Larut Malam, Apa Saja yang Dibahas CT?

Ditemui usai rapat, Chairul mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang intinya menyelesaikan problem sejumlah kementerian di bawah koordinasinya dengan Kementerian Keuangan. Mula-mula, Chairul menuturkan dalam rapat tersebut dibahas soal pembangunan kilang minyak (refinary).

“Kilang minyak selama ini terhambat, dan kita putuskan untuk dirakorkan untuk mempercepat proses pembangunan kilang minyak yang ada,” katanya kepada wartawan.

Salah satu poin dalam pembahasan kilang minyak adalah, meskipun menggunakan rujukan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang sama, namun insentif yang diberikan bagi investor bisa berbeda.

“Tidak bisa buat generalisasi, harus case by case. Kalau udah ada yang serius bangun, mintanya apa, nanti dirapatkan. Ini kan besar,tempat lokasi beda-beda, nanti beda juga kondisi finansialnya,” imbuh Chairul.

Selain membahas soal kilang minyak, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai kabel bawah laut tegangan tinggi arus searah (HVDC) Jawa-Sumatera. Chairul menuturkan, loan agreement telah disepakati. Indonesia mendapatkan 2,2 miliar dollar AS dari donor JAICA.

“Tadi juga dibahas tax allowance, tax holiday, PKL PLN, RPP holding perkebunan dan holding kehutanan, raskin, cadangan beras pemerintah, bea masuk sapi indukan, East Natuna, kilang LNG Badak, kilang minyak dengan Petrokimia dan KPI, pembayaran pendistribusian paket LPG 3kg, mineral dan batubara, energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, dan lain-lain,” papar Chairul.

Selain itu, rapat yang juga dihadiri Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmani itu, juga dibahas soal PLTU Pangkalan Susu, PLTU Takalar, serta proyek tol Cibitung-Cilincing.

Chairul mengatakan, untuk proyek tol sepanjang 33,61 kilometer tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran land caping sebesar Rp 1,6 triliun, dari pos belanja Kementerian Keuangan.

Sementara itu, ketika ditanyakan adakah pembahasan mengenai PT Freeport Indonesia, Chairul mengatakan, setelah Paripurna dirinya akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggelar sidang kabinet.