Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yuan Bisa Menjadi Mata Uang Internasional, Asal..

Kompas.com - 18/07/2014, 17:26 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengungkapkan, ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintahan China jika mata uang mereka yuan atau renmimbi mau menjadi mata uang internasional.

"Sederhananya gini, kalau renmimbi atau yuan mau jadi mata uang internasional, uang itu harus dipegang negara lain. Kalau enggak, ya enggak bisa menjadi uang internasional," kata Chatib di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Chatib menerangkan, implikasi jika Remimbi dipegang negara lain, berarti current acount China harus defisit. Pasalnya kalau impor China lebih besar dibanding ekspornya, berarti negara lain berpotensi lebih banyak mengekspor ke China. Akibatnya, kata Chatib, yuan akan dipegang lebih banyak negara.

Sebaliknya, jika current account China surplus, negara lain tidak banyak yang memegang Yuan. "Pertanyaannya apakah China nantinya bersedia menerima menjadi negara yang current account-nya defisit, saya enggak tahu," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Chatib, kalau renmimbi mau menjadi mata uang internasional, artinya akan digunakan mata uang dual. Mengenai untung ruginya jika yuan menjadi mata uang internasional terhadap Indonesia, menurut Chatib, sama saja.

"Tapi memang perdagangan kita dengan China cukup besar. Tapi dengan Amerika juga cukup besar," ujarnya.

Ditemui dalam kesempatan sama, Wamenkeu, Bambang Brodjonegoro mengatakan, bisa saja yuan menjadi mata uang internasional jika coverage-nya besar. "Kalau cuma China saja yang pakai, yah masih susah. Yah kita lihat nanti volume perdagangan China itu seberapa besar secara global," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com