Penyederhanaan Perizinan, CT Harap "Moral Hazard" Bisa Ditekan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung optimistis, penyederhanaan ini juga bisa menghindarkan terjadinya moral hazard. Dia menjelaskan, saat ini PTSP baru ada di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, sementara di tingkat nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya menangani masalah penanaman modal.

Ke depan, lanjut Chairul, akan ada satu lembaga penanaman modal dan perizinan yang tersentralisasi. “Jadi orang (investor) tidak perlu lagi datang dari Kementerian satu ke Kementerian lain. Cukup datang ke Kementerian pusat PTSP tingkat nasional,” katanya kepada wartawan akhir pekan lalu, di Jakarta.

Selain tersentralisasi pada satu Kementerian/Lembaga, proses perizinan pun akan bersifat online. Dengan demikian, orang tidak perlu lagi datang ke lembaga satu pintu tersebut. “Dengan begitu menghindari terjadinya interaksi yang menimbulkan moral hazard antara pejabat yang memberi perizinan dengan pihak yang meng-apply perizinan tersebut,” ujarnya.

Hadir dalam rapat koordinasi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menuturkan, selama ini pihaknya melakukan inventarisasi dan nyatanya masih ditemui banyak masalah dalamhal perizinan dan yang memberikan izin. Inilah yang menjadi alasan kuat yang mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga terpadu.

“Inventarisasi masalah itu baru selesai sekarang. Terus, ditambah lagi pengalaman 326 Bupati/Walikota yang ditankap ya. Jangan berapa lagi. Keterlaluan sekali dari 524, ada 326 (terlibat kasus perizinan),” jelasnya.

Dia menambahkan, sebagian besar pejabat tersebut terlibat kasus perizinan perkebunan, perizinan usaha pertambangan, perizinan mendirikan bangungan, dan lainnya. Pemerintah dalam rapat koordinasi PTSP telah menunjuk Kepala BKPM Mahendra Siregar sebagai Ketua Tim penyederhanaan proses perizinan, dibantu oleh salah seorang Dirjen Mendagri, dengan sekretaris yang berasal dari Kemenko Bidang Perekonomian.

Tim ini berfungsi melakukan penyederhanaan perizinan di setiap kementerian yang begitu banyak. Diharapkan tim ini sudah akan presentasi di depan rakor Kementerian, pada 17 atau 18 Agustus 2014, dan paling lambat 29 Agustus 2014. Setelah disepakati dalam rakor, maka akan ada sosialisasi dan dasar hukumnya juga akan segera dibuat.