Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

100 Hari Terakhir, Pemerintah Targetkan Bisa Pangkas "Dwelling Time "

Kompas.com - 21/07/2014, 17:54 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Di penghujung pemerintahan, pemerintah mencoba 5 langkah untuk memangkas waktu sandar dan bongkar muat (dwelling time) kapal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pada hari ini Menko, Mendag, Mentan, BPOM, Wasekab, Wamenhub, dan Bappenas berkumpul dalam final day pembuatan simulasi minilab dalam rangka memangkas dwelling time.

“Ini akan menjadi sebuah program Quick Wins dalam rangka 100 hari terakhir pemerintah. Ini yang akan memimpin Menko dan diawasi oleh UKP4. Tujuannya untuk menurunkan dwelling time, sehingga biaya logistik menjadi lebih murah,” kata Menko Bidang Perkonomian, Chairul Tanjung di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (21/7/2014).

Menurut CT, lamanya waktu sandar ini merupakan salah satu penyebab tingginya biaya ekonomi (high cost economy). Hal tersebut disebabkan proses pemasukan dan pengeluaran barang memakan waktu yang lama.

CT menengarai, beberapa penyebab yang membuat high cost economy juga berasal dari infrastruktur yang kurang siap, seperti akses tol ke pelabuhan, dan juga rel kereta api barang yang tidak sampai masuk ke pelabuhan. Dia bilang, Kementerian Perhubungan masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menuntaskan hal tersebut.

Adapun langkah pemerintah untuk menekan dwelling time, lanjut Chairul, yakni dengan software yang disebut minilab.“Metodologi yang dipakai adalah minilab. Artinya setiap kementerian dan lembaga ikut terlibat untuk berkomunikasi, berkoordinasi satu sama lain,” katanya.

Adapun langkah-langkah itu antara lain, pertama, pemerintah akan mengubah metodologi standardisasi. Saat ini standardisasi dwelling time masing-masing kementerian/lembaga berbeda-bedar. Diharapkan pada 17 Agustus 2014 ini, semua K/L sudah menggunakan standar yang seragam.

Kedua, minilab terkait dengan manajemen impor untuk barang-barang yang merupakan produk pangan dan pertanian. Chairul menuturkan, tujuannya adalah terciptanya efisiensi waktu pemrosesan impor pangan dan pertanian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com