Menkeu: Pemerintah Baru Butuh Ruang Fiskal yang Memadai

"Saya tidak melihat fiskal kita akan menjadi baik dan berkualitas serta mendorong pertumbuhan, kalau ruang fiskal tidak ada," katanya di Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Chatib mengatakan, ruang fiskal yang sehat sangat bermanfaat untuk mendukung pembangunan sarana infrastruktur serta meningkatkan kualitas program reformasi birokrasi, agar stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga.

Ia menjelaskan salah satu solusi yang dapat diupayakan untuk memperlebar ruang fiskal adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi serta menetapkan subsidi tetap, yang dapat memberikan fleksibilitas anggaran sekitar Rp 200 triliun.

Namun, Chatib mengakui kebijakan ini tidak mudah dilakukan karena ada implikasi politik yang sangat besar, dan menaikkan harga BBM bersubsidi dapat meningkatkan laju inflasi serta menambah jumlah penduduk miskin.

"Setiap kenaikan harga BBM ada implikasi ke inflasi bisa berpotensi meningkatkan penduduk miskin, jadi harus ada mitigasi, jangan sampai penduduk miskin terbebani oleh inflasi," ujarnya.

Menurut dia, waktu yang tepat bagi pemerintahan baru untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi adalah pada awal tahun, karena berpotensi menghemat anggaran lebih banyak dan ruang fiskal dapat lebih terjamin.

"Kalau dilakukan lebih awal akan lebih bagus. Misalnya, dinaikkan Rp 1.000 per liter dengan kuota 48 juta kiloliter, maka bisa menghemat Rp 48 triliun, kalau dilakukan pertengahan tahun hanya setengahnya Rp24 triliun," ucapnya.

Pemerintahan saat ini, sedang melakukan penyusunan RAPBN 2015 tanpa melibatkan pemerintahan baru yang dilantik pada Oktober 2014. Pemerintahan selanjutnya, baru diberikan keleluasaan untuk merealisasikan janji politik dalam APBN-Perubahan 2015.