SBY Harus Berbagi Beban APBN dengan Jokowi

Managing Director and Senior Standar Chartered Bank, Fauzi Ichsan mengatakan, caranya adalah dengan berbagi beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Agustus-September, jika mau, SBY bisa menaikkan harga BBM bersubsidi supaya beban APBN yang diberikan ke Joko Widodo tidak terlalu berat. Ada wacana SBY naikkan setengah, lalu Jokowi naikkan lagi. Tapi semua ini masih wacana," kata Fauzi kepada wartawan, pada Rabu (23/7/2014) malam.

Fauzi menambahkan, saat ini selisih antara harga BBM bersubidi dengan harga keekonomian mencapai 45 persen. Impor minyak olahan seharga Rp 11.500 per liter, sementara harga bensin di Indonesia dibanderol hanya Rp 6.500 per liter. Padahal, subsidi BBM ini diprediksi membengkak di tahun mendatang.

Kondisi ini tentu saja akan menggerus kemampuan fiskal pemerintah untuk kebutuhan yang lebih produktif. "Jadi salah satu wacana, pemerintah SBY naikkan 20 persen, Jokowi 20 persen. Karena begini, ada pembayaran subsidi BBM yang akan dibayar 2015, kalau tidak salah Rp 46 hingga Rp 50 triliun. Dan itu akan membebani APBN Presiden baru. Kalau pemerintah SBY menaikkan, itu akan mengurangi beban," jelasnya.

Di sisi lain, menurutnya dalam 12-18 bulan ke depan adalah masa konsolidasi fiskal. Sehingga, tidak mungkin di tahun depan pemerintahan Jokowi akan terlampau ekspansif. Kalaupun SBY menaikkan harga BBM pada tahun ini, Jokowi pun harus mengikutinya. Menurutnya, paling lambat pemerintahan Jokowi bisa menaikkan harga BBM pada Juni 2015.

Economist Standard Chartered Bank Eric Sugandi menjelaskan, pada periode tersebut inflasi terbilang rendah, didorong panen raya. "Kalau Pak SBY naikkan pada Agustus-September, tekanan inflasi akibat libur dan Lebaran sudah turun. Kalaupun ada kenaikan inflasi lagi, perkiraan menjadi 8 persen hingga akhir tahun. Namun biasanya dampak kenaikan harga BBM hanya 3 bulan," ungkapnya.