Kabinet SBY "Gembrot", Jokowi-JK Harus Rampingkan Kementerian

Peneliti Kebijakan Publik Perkumpulan Prakarsa Ach Maftuchan memandang K/L pada pemerintahan incumbent (petahana) sangat banyak jumlahnya. Akibatnya, kabinet pun tidak mampu bekerja dan menjalankan program dengan optimal.

"Kementerian dan lembaga yang ada saat ini sangat banyak. Malah cenderung obesitas. Akibatnya, kabinet jadi tidak efektif, tidak fleksibel, dan program-program yang dikeluarkan tidak berjalan dengan baik," kata Maftuchan ketika dihubungi Kompas.com, Senin (4/8/2014).

Maftuchan menyoroti beberapa kementerian yang dapat digabungkan dengan kementerian lain atau malah dihapuskan. Hal ini karena tidak jarang kebijakan satu kementerian tumpang tindih dengan kebijakan kementerian yang lainnya.

Masalah lain adalah jika tidak ada pembagian kerja yang spesifik. Ia mengambil contoh, misalnya Kementerian Perdagangan dapat saja digabungkan dengan Kementerian Perindustrian. Sebab, ada beberapa hal dalam wilayah kerja kedua kementerian tersebut yang sama.

Selain itu, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dinilainya dapat pula diintegrasikan dengan kementerian lain. Lebih lanjut, Maftuchan megharapkan Jokowi-JK dapat benar-benar memperhatikan opsi perampingan K/L tersebut. Apabila K/L tidak terlalu banyak, maka negara pun dapat menghemat anggaran dan belanja K/L.

"Kalau Jokowi tidak mampu merampingkan kementerian dan lembaga, saya pesimistis kabinet bisa menjalankan program-program dengan efektif," ujar Maftuchan.