"Ini kan politik anggaran, kenapa kok malah setingkat BPH Migas dan Pertamina (yang mengeluarkan kebijakan ini). Ini SBY kena dan bom waktunya ada di Jokowi," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Pendistribusian dan Logistik, Natsir Mansyur di Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Natsir mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini merupakan kebijakan kurang tepat bahkan menurutnya, efek kebijakan ini seperti tsunami bagi seluruh stakeholder.
"Masa yang di sini subsidi di sana engga, mana ada pengaturan yg sepenggal-penggal seperti itu, ini kan semuanya kena efek tsunami ini, mau pengusaha ke, nelayan ke. Makanya kita minta cabut kebijakan ini. Ini semuanya tsunami, mau industri ke atau apa angkutan ke," katanya.
Oleh karena itu, saat rapat bersama Kemenhub kemarin, Kadin mengusulkan agar kebijakan tersebut segera dicabut dan pemerintah segera duduk bersama seluruh stakeholder untuk membicarakan masalah ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.