BBM Langka di Daerah, Ini Komentar BPH Migas

Fahmi justru menegaskan,  kuota volume solar bersubsidi justru ditambah dari pengonversian kuota premiun yang tidak terserap. Atas hal itu, sambungnya, tidak mungkin akan terjadi kelangkaan solar bersubsidi di daerah.

"Saya justru heran kalau telah terjadi kelangkaan BBM Bersubsidi di daerah. Karena kuota Solar bersubsidi justru bertambah karena pengonversian kuota premium yang tidak terserap," kata Fahmi, Sabtu (9/8/2014).

Fahmi menjelaskan, yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembatasan waktu penjualan BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU yang menjual solar di daerah-daerah industri, pertambangan dan perkebunan yang rawan terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

"Itu pun hanya 12 persen dari jumlah total 4.800 SPBU yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota Solar Bersubsidi di daerah. Yang kami lakukan itu pembatasan waktu penjualan solar bersubsidinya. Itu pun khusus untuk di daerah-daerah kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah-wilayah yang dekat pelabuhan yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi," ujarnya.

Fahmi menyatakan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini hanya berlaku hingga akhir 2014. Dan upaya-upaya pengendalian BBM Bersubsidi ini dilakukan agar tidak terjadi over kuota BBM Bersubsidi dan penyelamatan keuangan negara.

"Jadi kebijakan pengendalian BBM bersubsidi ini adalah upaya-upaya pemerintah agar tidak terjadi over kuota BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah hingga akhir desember 2014 ini. Bukan sebuah keputusan yang sifatnya permanen," katanya.

Untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan Solar bersubsidi, lanjut Fahmi, BPH Migas akan meminta kepada Pertamina untuk menindak tegas SPBU-SPBU di daerah yang memainkan kuota solar bersubsidi.

"Kami akan meminta kepada para GM Pertamina di daerah-daerah untuk menindak tegas SPBU-SPBU yang memainkan kuota solar bersubsidi," katanya.