Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak Ingin Pegawai Banyak, tapi Bukan Seperti Gayus

Kompas.com - 10/08/2014, 08:07 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Fuad Rahmani mengaku butuh sumber daya manusia (SDM) yang lebih besar baik di Direktorat Jenderal Pajak, ataupun Badan Administrasi Perpajakan (tax administration) nantinya.

Sumber daya manusia tersebut, kata Fuad, perlu diperbanyak untuk bisa memperbesar tax coverage ratio, atau luas wilayah cakupan pajak. Selama ini tax ratio di Indonesia rendah hanya di kisaran 12 persen, lantaran tax coverage ratio minim.

Rendahnya tax coverage ratio lantaran SDM tidak mencukupi. “Berapa yang bisa dicover itu tergantung dari banyaknya orang. Semua orang bilang ekstensifikasi, nenek-nenek juga tahu ekstensifikasi. Gua lahir juga tahu ekstensifikasi. Tapi itu masalah manajemen kantor, manajemen orang. (Sekarang) 4000 datengin 1 juta orang, 10 tahun lagi baru nyampe,” kata Fuad ditemui Jumat (8/8/2014).

Fuad berharap, nantinya tax administration bisa memiliki kewenangan merekrut SDM sendiri, yang lain dari mekanisme rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara ini, DJP merasa sangat terbatasi dengan seleksi PNS yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari 10.000 tambahan pegawai yang dibutuhkan setiap tahunnya, DJP hanya memperoleh sekitar 2.500 orang. Dengan jumlah personel yang sedikit, intensifikasi pajak saja tidak maksimal, apalagi ekstensifikasi pajak. Rasio antara pegawai pajak dengan populasi penduduk sangat timpang.

Sementara itu jika dibandingkan Jerman, rationya di Indonesia sangat kecil. Fuad menuturkan, jumlah penduduk di Jerman sekitar 80 juta orang, namun pegawai pajaknya sebesar 110.000 orang. Di Indonesia, jumlah penduduknya sekitar 230 juta orang, sementara pegawai pajanya hanya sekitar 30.000 orang.

Meski butuh banyak SDM, Fuad menuturkan,hal tersebut membutuhkan waktu. Sehingga sesuai prediksi, tax administration baru bisa berjalan pada tahun ketiga pemerintahan baru. Dalam kurun waktu dua tahun itu, DJP butuh transformasi seperti penambahan kantor pelayanan, juga penambahan serta pelatihan SDM.

“Orang itu butuh dididik, ditraining. Jangan nanti seperti Gayus. Ada 10.000 gayus kacau juga. Jadi perlu ditraining, agar tidak hanya pandai, tapi juga beramanah,” kata Fuad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com