Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri: RAPBN 2015 Terburuk Sepanjang Sejarah Pemerintahan SBY

Kompas.com - 18/08/2014, 22:53 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Jumat pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membacakan nota keuangan yang berisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Akan tetapi, Ekonom Faisal Basri memandang RAPBN tersebut merupakan yang terburuk.

"APBN 2015 paling buruk selama pemerintahan SBY. Lihat saja posturnya," kata Faisal di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Senin (18/8/2014).

Faisal menjelaskan, asumsi makro seperti inflasi yang ditargetkan mencapai 4,4 persen dinilai omong kosong. Selain itu, meningkatnya anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) telah memangkas hak bagi sektor-sektor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

"Asumsi inflasi 4,4 persen itu kan omong kosong. Subsidi BBM naik, yang dikorbankan sosial, orang miskin, dan infrastruktur. Sektor-sektor yang produktif. Itu mah membawa ke 'neraka'," ujar Faisal.

Dalam nota keuangan RAPBN 2015, SBY menjelaskan asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi pada angka 5,6 persen dan inflasi tahun 2015 ditetapkan 4,4 persen. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ditetapkan Rp 11.900.

Pemerintah juga menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 105 dollar AS per barel, target lifting minyak mencapai 845.000 barel per hari. Adapun target lifting gas bumi ditetapkan 1.248 ribu barel setara minyak per hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com