Ini Hambatan Jokowi untuk Mewujudkan Tol Laut

Menurut Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam, Ridwan Djamaluddin, salah satu hambatan realisasi Tol Laut adalah fungsi sistem monitoring laut Indonesia yang tidak berfungsi.

"Dalam sistem monitoring di KKP misalnya, saya coba klik-klik semalam tapi tidak jalan. Agak memalukan sistem monitoring laut kita tidak punya," ujar Ridwan Djamaluddin di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Dia menjelaskan, sistem monitoring laut sebenarnya merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan Tol Laut tersebut. Pasalnya kata Ridwan, dengan sistem tersebut lalu lalang kapal mampu dipantau dengan baik. Jika hal itu tidak berjalan, maka data dan posisi kapal di laut tidak bisa diketahui.

Selain tidak berfungsinya sistem monitoring laut, sebut Ridwan, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga belum siap untuk menjalankan Tol Laut. Menurut dia, syarat pengembangan Tol Laut adalah infrastruktur pelabuhan sebagai tempat bersandar kapal-kapal.

"Pelabuhan sudah banyak, tapi secara teknis banyak pelabuhan kita yang tidak siap dengan Tol Laut ini," kata dia.

Bahkan, Ridwan juga mengatakan bahwa konsep pengembangan poros maritim tidak hanya berbicara hanya transportasi, tetapi juga berbicara mengenai sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah mendatang. Namun, kata dia, faktor teknologi menjadi kendala pengembangan sumberdaya alam di laut.

"Ketika kita bicara laut, kita harus tahu ada apa saja di laut, ada minyak,ada potensi gas besar, cilakanya dengan teknologi asing itu lebih tinggi, dan mereka melakukan riset, akurasinya baik dan ini takutnya sudah sampai ke dunia bisnisnya," kata Ridwan.

Oleh karena itu, lanjut Ridwan, pemerintah mendatang harus memperbaiki sistem monitoring laut dan perbaikan pelabuhan-pelabuhan di seluruh daerah Indonesia tersebut, bila ingin menjalankan konsep Tol Laut ini.